logo


Rentan Praktek Monopoli, KPPU Ingin Terlibat dalam Pengawasan Holding Ultra Mikro

Ketua Komisioner Pengawas Persaingan Usaha meminta pemerintah untuk mengkaji wacana holding ultra mikro lebih mendalam guna menghindari praktek monopoli pasar.

4 Maret 2021 16:12 WIB

Ketua KPPU Kodrat Wibowo
Ketua KPPU Kodrat Wibowo investor daily

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo meminta rencana pembentukan Holding Ultra Mikro harus dilakukan secara hati-hati mengingat hal ini akan berdampak terhadap pada pelaku usaha swasta yang lain, khususnya yang bergerak di bidang pembiayaan mikro.

“Artinya holdingisasi ini mohon diperhatikan dengan cermat, dengan hati-hati karena akan ada pelaku usaha lain di bidang pembiayaan yang akan terkena dampak. Kan banyak juga lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang lain (swasta). Ini bagaimana dengan nasib mereka kalau kita secara serampangan melakukan upaya holdingisasi lembaga pembiayaan,” kata Kodrat kepada awak media, Kamis (4/3) pagi.

Ia juga meminta agar Holding Ultra Mikro ini dilakukan oleh BUMN yang bergerak di lembaga keuangan non bank saja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha swasta yang bergerak di bidang ini, sehingga praktek monopoli dapat dihindari.


Holding Ultra Mikro Belum Tentu Turunkan Suku Bunga Pinjaman, Lah ...

“Kalau mau lebih bijak ya tadi, yang di-holding misalkan lembaga keuangan non perbankannya saja. Jadi kalaupun mereka disatukan belum tentu bisa monopoli, karena swasta juga banyak dan umum bagi masyarakat. Jadi mereka bersaing bersaing lebih efisien. Kalau dengan bank BRI, saya masih perlu melihat kajiannya. Kok ada wacana kebijakan seperti ini,” lanjut dia.

Kodrat menilai wacana penggabungan PT BRI (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tersebut bertujuan untuk efisiensi pengelolaan BUMN. Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak membuat pihak lain dirugikan.

“Karena klaim efisiensi ini klaim sepihak, yakni di BUMN-nya. Jadi kalau efisiensi itu kan terkait supaya pengelolaan BUMN jadi lebih efisien, lebih hemat, tidak ada pemborosan. Ingat, efisiensi itu dalam bahasa ekonomi adalah ‘pareto optimal’, artinya efisiensi terjadi bila tidak ada pihak lain yang dirugikan di atas kepentingan pihak tertentu,” lanjut Kodrat.

Terkait adanya dugaan perilaku yang mengarah kepada monopolisasi pasar, pakar ekonomi mikro ini menyarankan agar wacana holdingisasi tersebut untuk dikaji secara mendalam lagi. Sebab, ketiga lembaga tersebut memiliki relevansi pasar yang berbeda.

Ia juga berharap pembahasan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro ini melibatkan KPPU. Hal ini untuk menghindari adanya penguasaan pasar, khususnya di sektor pembiayaan UMKM.

“Intinya, posisi kami seperti itu, kalau sudah ada upaya ke arah monopoli, dan memang ada dampak yang bisa terjadi pada pelaku usaha lain dan juga konsumen, ini kita harapkan setidaknya kita bisa diajak diskusilah. Karena kebijakan seperti ini kan pasti ada dampaknya,” ucap Kodrat.

Rentan Adanya PHK Karyawan, INDEF Minta Rencana Holding Ultra Mikro Dikaji Ulang

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia