logo


Soal Kedaulatan Digital, Farhan: Harus Didukung Perangkat Regulasi yang Memadai

Kedaulatan digital yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti dibarengi dengan pembenahan dari sisi kependudukannya terlebih dahulu.

4 Maret 2021 13:20 WIB

Muhammad Farhan
Muhammad Farhan Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kedaulatan digital yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti dibarengi dengan pembenahan dari sisi kependudukannya terlebih dahulu.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan data kependudukan merupakan elemen penting dalam mewujudkan kedaulatan digital.

"Pada dasarnya kedaulatan digital dimulai dari pengelolaan data digital Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Dukcapil Kemendagri. Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sudah menjelaskan itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/3/2021).


2 Kardus KTP Tercecer di Jalan, Kemendagri Lakukan Pengecekan Data

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menambahkan Indonesia juga perlu membangun infrastruktur pendukung terkait sektor digital.

"Kelanjutannya tentu pembangunan Pusat Data Nasional, sebuah infrastruktur fisik dan cloud yang akan menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan big data atau meta data nasional," tuturnya.

Farhan beranggapan apabila infrastrukturnya sudah terbentuk, maka harus ada stakeholder khusus yang mengatur soal data agar data terkonsolidasi dengan baik.

"Wali penguasa dan pengelola datanya adalah Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menteri atau lembaga negara teknis yang membutuhkan data tersebut," tuturnya.

Dalam hal ini, Farhan mengingatkan agar kedaulatan digital dapat terwujud, maka perlu didukung dengan perangkat regulasi yang memadai. Tidak semata didukung soal infrastruktur pendukung semata (yang bersifat fisik).

"Tetapi untuk melindungi data pribadi WNI agar tidak dicuri dan disalahgunakan, maka perlu dasar hukum perlindungannya. Maka kita di DPR perlu segera mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)," kata Farhan.

"Maka bisa dikatakan kita di komisi 1 DPR RI memiliki peran penting perwujudan kedaulatan data yang merupakan inti kedaulatan digital nasional,” pungkasnya.

Soal Ribuan KTP Tercecer di Jalanan, Begini Jawaban Tjahjo Kumolo

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar