logo


Lampiran Perpres Miras Dicabut, Pakar Hukum: Kedepan Stakeholder Perlu Lebih Cermat dalam Menyusun Peraturan

Suparji juga mempertanyakan munculnya lampiran tersebut. Mengingat, Miras bukan bagian dari budaya masyarakat Indonesia

2 Maret 2021 14:47 WIB

Joko Widodo
Joko Widodo Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menghargai dan mengapresiasi pencabutan lampiran di Perpres nomor 10 tahun 2021 yang memuat investasi miras.

"Ini merupakan langkah yang tepat, di mana banyak masyarakat dari akademisi hingga ulama serta ormas Islam yang menolak aturan itu," kata Suparji dalam keterangan persnya, Selasa (2/3/2021).

"Maka saya pribadi menghargai pencabutan lampiran tentang investasi Miras tersebut," sambungnya.


Soal Perizinan Miras, Iwan Fals: Bukannya dari Dulu Sudah Legal?

Selain itu, Suparji juga mempertanyakan munculnya lampiran tersebut. Mengingat, Miras bukan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Sementara dalam memuat aturan, kebiasaan masyarakat harus diperhatikan.

"Munculnya muatan perpres yang menimbulkan kontroversi ini juga patut dipertanyakan. Sebab, Miras bukan budaya kita dan orientasi dalam mencari keuntungan serta investasi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat," tanya Suparji.

Maka, ia berharap ke depan stakeholder perlu lebih cermat dalam menyusun substansi atau lampiran sebuah peraturan. Termasuk dalam pembuatan Perpres.

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras, Begini Respons Tengku Zulkarnain

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar