logo


Nono Sampono: Vaksinasi Gotong Royong Jangan Dijadikan Barang Komersial

Pemerintah resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 yang dibebankan kepada perusahaan swasta atau disebut dengan vaksinasi gotong royong.

2 Maret 2021 13:43 WIB

Ilustrasi Vaksinasi Covid-19
Ilustrasi Vaksinasi Covid-19 AFP

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 yang dibebankan kepada perusahaan swasta atau disebut dengan vaksinasi gotong royong.

Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan agar tidak ada potensi kebocoran sehingga vaksinasi gotong royong ini tidak menjadi ladang bisnis

"Jangan sampai dalam pelaksanaan di lapangan muncul kebocoran, hingga vaksin gotong royong menjadi barang komerisial, diperjualbelikan kepada masyarakat," kata Nono Sampono, Senin (1/3/2021).


Dukung Vaksinasi Mandiri, PDIP: Agar Perekonomian Pulih

Selain itu, Nono Sampono juga mengingatkan agar pengusaha dan perusahaan yang mengikuti program ini harus menjamin bahwa vaksin diberikan secara gratis dan tidak memotong gaji pekerja.

Namun demikian, Nono Sampono tetap mendukung vaksinasi gotong royong yang dibebankan pemerintah dan diterima secara gratis oleh karyawan hingga keluarganya. Ia menilai, hal tersebut merupakan upaya untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan mulai dari proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan sebagaimana disebut dalam aturan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin resmi membuka vaksinasi COVID-19 lewat jalur mandiri.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2/2021).

Dalam aturan yang dikeluarkan Permenkes, vaksinasi COVID-19 mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong. Selain itu, vaksinasi ini akan diserahkan ke pihak swasta.

PKS Minta Pemerintah Aktif Sosialisasikan Efektifitas GeNose

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar