logo


Lakukan Tindak Kekejaman terhadap Warga Sipil, Militer Myanmar Dinyatakan sebagai Organisasi Teroris

Sebuah kelompok yang mengatas-namakan dirinya sebagai Komisi Parlemen Myanmar menyatakan bahwa pihak militer Myanmar sebagai organisasi teroris.

1 Maret 2021 22:13 WIB

(Ilustrasi) Pasukan militer Myanmar
(Ilustrasi) Pasukan militer Myanmar sputniknews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sebuah komisi yang mengklaim dirinya sebagai Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) atau Komite Parlemen Myanmar telah menyatakan bahwa pihak militer Myanmar sebagai organisasi teroris. Usai melakukan aksi kudeta pada awal Februari lalu, pihak militer Myanmar mengklaim lembaganya sebagai Dewan Administrasi Negara, dan mengeluarkan status darurat nasional selama satu tahun.

Hal itu disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap aksi protes yang berlangsung pada Minggu (28/2) telah menewaskan sedikitnya 18 warga sipil Myanmar.

"Dewan Administrasi Negara telah dinyatakan sebagai kelompok teroris karena kekejaman dan tindakan terorisme, yang bertentangan dengan Undang-Undang Kontra-Terorisme, yang dilakukan terhadap Republik Kesatuan Myanmar dan warganya," kata komisi tersebut dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Sputniknews.


Putin Klaim Vaksin-vaksin Buatan Rusia Efektif Cegah Penyebaran Varian Baru Covid-19

Komisi tersebut juga telah mencatat sejumlah tindak kekejaman yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar, seperti penembakan, pemukulan dan penahanan warga sipil yang melakukan aksi protes damai, termasuk para siswa dan pegawai negeri sipil yang memutuskan untuk bergabung dalam gerakan pembangkangan masyarakat sipil. Pihak militer juga dianggap telah "menyatakan perang terhadap warga sipil yang tidak bersenjata".

CRPH diketahui merupakan sebuah kelompok yang diorganisir oleh sejumlah tokoh pemerintahan Myanmar yang dilengserkan melalui aksi kudeta pihak militer pada 1 Februari lalu. Kelompok tersebut juga menyatakan dirinya sebagai pihak parlemen pemerintahan Myanmar yang terpilih secara resmi.

Sementara itu, gelombang aksi unjuk rasa masih berlangsung di negara tersebut hingga hari ini. Menurut pantauan Komisi HAM PBB, sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam insiden bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga sipil Myanmar pada Minggu (28/2).

Antisipasi Liburan Musim Panas, Uni Eropa Bakal Keluarkan Paspor Vaksin Covid-19

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia