logo


Akun Medsosnya Diblokir, Trump Desak Pemerintah Hancurkan Praktek Monopoli Big Tech

Donald Trump menilai platform media sosial The Big Tech (Facebook, Apple, Google) telah membungkam pihak konservatif untuk menyuarakan pendapatnya dengan kebijakan pemblokiran akun.

1 Maret 2021 17:00 WIB

Donald Trump kerap berseteru dengan pemain NBA
Donald Trump kerap berseteru dengan pemain NBA net

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Mantan presiden Donald Trump telah meminta agar perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) seperti Facebook dan Google untuk dipecah dan perlindungan terhadap mereka dicabut. Menurut Trump, sejumlah raksasa digital tersebut telah membungkam pihak konservatif seperti dirinya untuk menyuarakan pendapatnya.

"Telah tiba waktunya untuk menghentikan praktek monopoli Big Tech dan memulihkan persaingan yang sehat," kata Trump pada Minggu (28/2) di Orlando, dikutip RT.com.

"Partai Republik dan konservatif harus membuka platform kami dan mencabut pasal 230 yang melindunginya," tambahnya.


Disebut-sebut Ingin Bikin Parpol Baru, Trump Akhirnya Buka Suara

Trump menilai di masa lalu publik memiliki kesempatan untuk mendengarkan argumen dari kedua sisi sebelum membuat keputusan yang tepat, sedangkan Big Tech secara tidak proporsional telah mengeluarkan sensor terhadap pandangan dan pernyataan kaum konservatif, serta merampas hak mereka untuk berbicara.

"Anda akan menang, Anda akan kalah ... Tetapi sekarang tidak ada perdebatan, karena mereka menolak mengizinkan pihak kami untuk berbicara atau didengar," lanjut mantan presiden AS tersebut.

Jika pemerintah pusat tidak dapat mengendalikan kekuatan Big Tech, Trump mendesak "setiap negara bagian untuk "menjatuhkan sanksi yang besar terhadap Big Tech, setiap kali mereka membungkam suara konservatif." Dia mencatat bahwa dua negara bagian, yakni Texas dan Florida "sedang mengupayakan hal tersebut".

Gubernur Florida Ron DeSantis dikethaui telah memperjuangkan RUU yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan teknologi dengan mengizinkan pengguna untuk melayangkan gugatan terhadap platform yang melanggar hukum Florida.

RUU tersebut, jika nantinya benar-benar menjadi undang-undang, akan melarang platform digital mengubah kebijakan mereka dengan cepat dan memberlakukannya secara selektif terhadap pengguna. RUU tersebut juga akan membuat konsumen memiliki hak untuk "tidak menyetujui" algoritme yang dapat membuat sejumlah informasi tertentu untuk diblokir.

Kiriman Pasokan Vaksin Uni Eropa Tak Kunjung Datang, Ceko Bidik Vaksin Buatan Rusia dan China

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia