logo


Dubes Myanmar Minta PBB Keluarkan Tindakan Tegas untuk Akhiri Aksi Kudeta Militer

Duta besar Myanmar meminta komunitas internasional untuk terus menjatuhkan tekanan terhadap pihak militer Myanmar agar aksi kudeta pemerintahan dapat segera berakhir.

27 Februari 2021 09:25 WIB

Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun
Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun pada Jumat (26/2) meminta PBB untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar yang melakukan aksi kudeta pemerintahan pada 1 Februari lalu, guna mengembalikan kehidupan demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut.

"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin yang lebih lanjut dari komunitas internasional untuk dapat mengakhiri kudeta militer dengan segera, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi," katanya, dikutip CNA.

Pernyataan tersebut ia lontarkan usai perwakilan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener meminta agar seluruh negara di dunia tidak mengakui pemerintahan junta militer Myanmar.


Nggak Cuma Selebritis, Bahkan Ratu Elizabeth Juga Minta Warga Inggris Ikut Vaksinasi

"Sangat disayangkan bahwa rezim (militer Myanmar) sejauh ini sudah meminta saya untuk menunda kunjungan. Tampaknya mereka ingin melakukan penangkapan besar-besaran dan memaksa rakyat untuk tidak menolak pemerintahan terpilih Partai NLD. Ini adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi," kata Schraner Burgener.

Gelombang aksi protes terus berlangsung di Myanmar hingga hari ini sebagai bentuk penolakan rakyat terhadap aksi kudeta yang dilakukan oleh militer pada 1 Februari lalu. Aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung selama hampir tiga pekan tersebut telah menewaskan sedikitnya tiga orang pengunjuk rasa dan satu petugas kepolisian.

Sementara itu, pihak militer terpaksa melakukan aksi kudeta karena mereka meyakini jika pemerintahan terpilih telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilu Myanmar 2020 lalu.

"Sangat penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan terhadap rezim (militer) ini," tambahnya.

"Hasil pemilu November 2020 telah jelas dengan 82 persen memilih Partai NLD," tandasnya.

 

Sanksi AS Nggak Dicabut, Huawei Ingin Banting Setir Jadi Produsen Mobil Listrik

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia