logo


Partai Demokrat Pecat Pelaku Kudeta Kepemimpinan AHY, Siapa Saja?

Partai Demokrat memberhentikan kader yang terlibat upaya kongres luar biasa (KLB) secara ilegal terkait kudeta kepemimpinan AHY

26 Februari 2021 21:15 WIB

Ilustrasi Partai Demokrat.
Ilustrasi Partai Demokrat. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Demokrat memberhentikan kader yang terlibat upaya kongres luar biasa (KLB) secara ilegal terkait kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional, maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Barkomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Jumat (26/2).

Herzaky mengatakan bahwa keenam orang tersebut terbukti mendiskreditkan, menghasut, mengadu domba, serta memberikan imbalan uang dan jabatan terkait ajakan KLB kepada kader.


SBY Disebut Salah Pilih Ketum, Ini Kata Politikus Demokrat

"Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan, tingkah laku buruk, yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah," jelasnya.

Herzaky mengatakan bahwa mereka juga melakukan komunikasi secara ilegal terkait upaya KLB. Keenam orang tersebut juga melibatkan pihak eksternal.

"Baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," ujarnya.

SBY Turun Gunung, Pengamat: Mengingatkan Moeldoko Jangan Sampai Lupa pada Kulitnya

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata