logo


Kecewa dengan Izin Investasi Miras, MUI: Pemerintah Terapkan Sistem Ekonomi Liberalisme Kapitalisme

Anwar Abbas menilai bahwa pemerintah lebih mementingkan pelaku bisnis daripada rakyat

26 Februari 2021 11:34 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi tribunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah telah memberikan izin untuk investasi bagi industri minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Aturan terkait investasi miras tersebut tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang telah mengizinkan investasi di industri miras. Menurutnya, miras hanya akan membuat kerugian dan kerusakaan di masyarakat.

"Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan ke-mafsadat-an bagi rakyatnya," kata Anwar Abbas dalam keterangan resminya, Jumat (26/2.2021).


Soal Kerumunan, Waketum MUI: Kalau Presiden Jokowi Ditahan, Negara Bisa Berantakan

Anwar menilai bahwa pemerintah lebih mementingkan pelaku bisnis daripada rakyat. Ia menyebut rakyat hanya digunakan sebagai objek ekploitasi demi keuntungan-keuntungan besar.

"Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas," ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar menilai bahwa pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

"Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945. Tapi dalam prakteknya mereka terapkan adalah sistim ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa," pungkasnya.

Peringatan Keras Ferdinand ke Waketum MUI: Jangan Jadi Penebar Fitnah dan Kebencian!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati