logo


Diminta Mundur, PM Armenia Sebut Pihak Militer Bakal Kudeta Pemerintahannya

PM Armenia Nikol Pashinyan menyebut pihak militer Armenia berupaya menggelar aksi kudeta terhadap pemerintahannya.

25 Februari 2021 16:45 WIB

PM Armenia Nikol Pashinyan
PM Armenia Nikol Pashinyan ctv news

YEREVAN, JITUNEWS.COM - Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, pada Kamis (25/2) memperingatkan adanya potensi aksi kudeta terhadap pemerintahannya, usai pihak militer mendesak ia untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Sebagaimana diketahui, Pashinyan telah menghadapi gelombang aksi protes dan seruan untuk mundur setelah gagal mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh pada tahun lalu, usai menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Azerbaijan.

Pashinyan, 45, telah menolak seruan untuk mundur.


Menyeberang ke Eropa, 41 Pengungsi Asal Libya Tewas Tenggelam di Laut Mediterania

Pada hari Kamis, dia meminta pengikutnya untuk berkumpul di pusat ibu kota, Yerevan, untuk mendukungnya. Ia juga menyampaikan pidatonya melalui siaran livestreaming Facebook.

Dalam siaran langsung tersebut, dia mencopot kepala staf umum angkatan bersenjata dan mengatakan penggantinya akan segera diumumkan. Dia mengatakan krisis akan diatasi secara konstitusional.

“Masalah paling penting sekarang adalah menjaga kekuasaan di tangan rakyat, karena saya menganggap apa yang terjadi sebagai kudeta militer,” kata Pashinyan dikutip Arabnews.

Arayik Harutyunyan, pemimpin wilayah Nagorno-Karabakh, menawarkan diri untuk bertindak sebagai mediator antara Pashinyan dengan pihak militer.

“Kami sudah cukup banyak menumpahkan darah. Saatnya untuk mengatasi krisis dan melanjutkan hidup. Saya sedang berada di Yerevan dan siap menjadi mediator untuk mengatasi krisis politik ini," katanya.

Ia juga mendesak semua pihak untuk tidak melakukan eskalasi.

Pasukan etnis Armenia menyerahkan sebagian wilayah di dan sekitar Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan dalam konflik tahun lalu yang menewaskan ribuan orang.

Gencatan senjata yang ditandatangani oleh para pemimpin Armenia, Azerbaijan, dan Rusia November lalu berhasil menghentikan aksi militer di wilayah yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni oleh etnis Armenia.

Sekitar 2.000 tentara penjaga perdamaian Rusia sekarang dikerahkan ke wilayah tersebut.

Beijing Tak Terima Disebut Lakukan Pelanggaran HAM oleh Inggris

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia