logo


Jepang Pertimbangkan untuk Hentikan Bantuan bagi Myanmar

Sejumlah media Jepang melaporkan bahwa pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk menghentikan pengiriman bantuan bagi Myanmar sebagai bentuk sanksi terhadap militer Myanmar usai melakukan aksi kudeta pemerintahan pada awal Februari lalu

25 Februari 2021 12:38 WIB

Militer Myanmar meningkatkan pasukan dan menerjunkan kendaraan tempur untuk mengatasi aksi protes
Militer Myanmar meningkatkan pasukan dan menerjunkan kendaraan tempur untuk mengatasi aksi protes istimewa

TOKYO, JITUNEWS.COM - Pemerintah Jepang dikabarkan telah memfinalisasi rencana untuk menghentikan program bantuan mereka kepada Myanmar, seiring dengan tindakan negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi atas negara anggota ASEAN tersebut atas situasi kudeta militer yang terjadi.

Mengkutip sejumlah narasumber pemerintahan Jepang, sejumlah media lokal Asahi Shimbun dan Kyodo News pada Kamis mengatakan bahwa Tokyo akan terus mendesak pihak militer Myanmar untuk menyerahkan kembali pemerintahan dan mengembalikan kehidupan demokrasi melalui dialog.

Sementara itu, saat ditanya mengenai laporan Asahi Shimbun tersebut, Menteri Kepala Kabinet Katsunobu Kato mengatakan bahwa "laporan tersebut tidak benar". Meski demikian, tapi bisa jadi langkah tersebut akan diambil oleh pemerintah Jepang.


Dianggap Pengaruhi Anak-anak Lakukan Kejahatan, Politisi AS Minta Game GTA Dibanned

"Terkait bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan secara hati-hati mengawasi situasi tanpa adanya prasangka dan pertimbangan," kata Kato dalam sebuah konferensi pers dikutip US News.

Jepang selama ini merupakan negara pendonor terbesar bagi Myanmar dimana sejumlah perusahaan besarnya secara agresif memperluas bisnis di negara Asia Tenggara tersebut beberapa tahun belakangan ini. Jepang juga khawatir Myanmar akan mendekat ke China jika hubungan bilateral mereka melemah.

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Kamis (25/2), sejumlah kelompok pembela HAM, termasuk Human Rights Watch dan Justice for Myanmar meminta pemerintah Jepang untuk terus meningkatkan tekanan terhadap pemimpin junta militer Myanmar untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih dan menghormati hak asasi manusia.

Pakar HAM PBB Minta Sejumlah Pejabat Pemerintah Iran untuk Diadili Atas Kasus Penembakan Pesawat Ukraina Awal Tahun 2020 Lalu

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia