logo


Soal SE Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE, Pengamat: Jangan Ada Diskriminasi dan Equal Treatment

Suparji menilai bahwa tindakan ini bentuk respon atas pernyataan presiden terkait UU ITE.

23 Februari 2021 15:05 WIB

Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapresiasi Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Suparji menilai bahwa tindakan ini bentuk respon atas pernyataan presiden terkait UU ITE.

"Saya pribadi mengapresiasi Kapolri yang mengeluarkan SE tersebut. Ini menunjukkan Jenderal Listyo merespon cepat pernyataan presiden terkait UU ITE," kata Suparji dalam keterangan persnya, Selasa (23/02/2021).


Setujui Penunjukan Listyo Sigit sebagai Kapolri, PKS: Soal Penembakan 6 Laskar FPI Harus Ditindaklanjuti

Dia menambahkan SE tersebut diharapkan mampu menjadi trigger agar pelaksanaan UU ITE memenuhi rasa berkeadilan.

Menurutnya, yang terpenting dalam pelaksanaan aturan adalah tidak ada diskriminasi dan equal treatment.

"Maka, karena masih ada beberapa laporan terkait UU ITE, misalnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, agar tidak muncul spekulasi diskriminasi, laporan tersebut hendaknya ditindaklanjuti sesuai UU dan konsep presisi," ucapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar formulasi penyelesaian kerugian yang diderita pelapor diarahkan pada pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar.

Secara umum, kata Suparji, isi SE tersebut bagus. Misalnya soal imbauan bahwa penyidik harus bisa membedakan antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik.

"Meski demikian, surat edaran pada dasarnya sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan tetap bukan suatu peraturan,” kata dia.

Filep Wamafma Minta Kapolri Diminta Tiru TNI dalam Berdayakan Perwira dari Papua

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar