logo


Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji UU ITE, PKB Sesalkan Tak Ada Pakar dan Akademisi

PKB mengatakan tidak perlu ada anggota DPR dalam tim pengkajian UU ITE. Namun baginya yang terpenting terdapat pakar hingga akademisi.

23 Februari 2021 13:05 WIB

 Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Waketum PKB, Jazilul Fawaid menyoroti tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM. Ia menilai seharusnya ada pakar atau ahli yang profesional dalam tim tersebut.

"Harus melibatkan para pakar yang objektif dan profesional agar tim ini dapat bekerja tepat waktu dan tepat sasaran sesuai harapan Presiden dan masyarakat," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Jazilul mengatakan tidak perlu ada anggota DPR dalam tim pengkajian tersebut. Namun baginya yang terpenting terdapat pakar hingga akademisi.


Wakil Ketua MPR Bicara Soal Kepemimpinan Agar Indonesia Sukses di Era Digitalisasi

"Nggak perlu (ada perwakilan DPR) karena itu tim pemerintah. Namun sayangnya, nama para tokoh pakar akademis dan aktivis tidak ada dalam jajaran tim kajian itu," ujarnya.

Meski demikian,ia berharap pengkajian tehadap UU ITE dapat memberikan hasil sehingga UU tersebut tidak memberatkan salah satu pihak. Ia pun berharap pemerintah mengkaji ulang kasus-kasus lalu, seperti yang menimpa petinggi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat.

"Melakukan kajian dan audit terhadap kasus kasus ITE agar dapat diketahui mana yang cenderung karet dan melenceng, misalnya kasus yang menjerat Jumhur dan kawan-kawan. Mengkritik disamakan dengan penyebaran kebencian," pungkasnya.

Terkait Revisi UU ITE, Menkominfo Bentuk Tim Kajian Libatkan Tiga Menteri

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×