logo


Terkait Revisi UU ITE, Menkominfo Bentuk Tim Kajian Libatkan Tiga Menteri

Johnny mengatakan bahwa langkah yang akan diambil yakni menjaga kualitas demokrasi di Indonesia

23 Februari 2021 09:43 WIB

Menteri Kominfo Johnny G. Plate
Menteri Kominfo Johnny G. Plate ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Kumham akan mengambil langkah-langkah,” ujar Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Johnny mengatakan bahwa langkah yang akan diambil yakni menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.


Pengamat: Kita Layak Curiga Pernyataan Jokowi Soal Pentingnya RUU ITE Sebagai Alat Pencitraan Politik

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE,” jelasnya.

Terkait pasal karet dalam UU ITE yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, Johnny mengatakan bahwa hal tersebut diajukan oleh pihak yang keberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Meski demikian, pihaknya akan selalu terbuka untuk menyempurnakan undang-undang tersebut.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” tandasnya.

Johnny menyatakan bahwa suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan pedoman pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Di sisi yang lain masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan UU ITE itu sendiri agar bermanfaat bagi masyarakat, dan sejauh mungkin menghindarkan diri lagi dari potensi pasal-pasal karet yang baru,” pungkasnya.

Ragu dengan Niat Jokowi Revisi UU ITE, Pengamat: Kita Khawatir Jadi Barter Politik

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati