logo


Ragu dengan Niat Jokowi Revisi UU ITE, Pengamat: Kita Khawatir Jadi Barter Politik

Pengamat politik mengatakan bahwa revisi UU ITE bisa saja menggeser RUU lainnya yang telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

20 Februari 2021 04:30 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Analis Politik Exposit Strategy Arif Susanto mengaku curiga dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang hendak merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia menilai wacana revisi UU tersebut hanyalah pencitraan pemerintah karena adanya kritikan dari dalam negeri dan internasional.

"Kita layak curiga pernyataan Presiden Jokowi mengenai pentingnya revisi UU ITE sebagai alat pencitraan politik, kenapa demikian, karena sebelumnya ada sorotan dunia internasional dan kritik publik yang nyaris menunjukkan bahwa pemerintah tak mampu membuat capaian yang baik," kata Arif dalam diskusi virtual 'Revisi UU ITE: Setelah Korban Berjatuhan', Jumat (19/2/2021).

Arif Susanto mengatakan setidaknya ada dua kritikan dari internasional yang menjadi pertimbangan Jokowi merevisi UU ITE yaitu turunnya indeks demokrasi Indonesia yang kini menempati peringkat 64 dari 167 negara dunia. Selain itu,  angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang juga anjlok ke posisi 102 dari 180 negara.


Mutasi Pejabat Kepolisian, IPW Sebut Listyo Sigit Perkuat 'Geng Solo' di Tubuh Polri

Ia juga curiga wacana revisi UU ITE hanya akan menjadi bagian dari berter politik. Ia mengatakan bahwa revisi UU ITE bisa saja menggeser RUU lainnya yang telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Kita patut khawatir bahwa rencana revisi UU ITE ini menjadi bagian dari barter politik. Juga mesti diwaspadai, ada kemungkinan seandainya revisi UU ITE ini masuk Prolegnas, bukan tidak mungkin RUU lain yang masuk dalam prolegnas akan didrop. Jadi saya ragu bahwa pemerintah serius akan merevisi UU ITE ini," pungkasnya.

 

Pengamat: Kita Layak Curiga Pernyataan Jokowi Soal Pentingnya RUU ITE Sebagai Alat Pencitraan Politik

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati