logo


Partai Demokrat: Kalau Genting, Presiden Punya Kuasa Terbitkan Perppu Tentang UU ITE

Menurut Benny, UU ITE bisa diimplementasikan dengan baik

18 Februari 2021 12:15 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Perppu apabila menganggap ada kegentingan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kalau memang genting menurut presiden, presiden punya kuasa menerbitkan perppu tentang revisi UU ITE," kata Benny kepada wartawan, Rabu (17/2).

Menurut Benny, UU ITE bisa diimplementasikan dengan baik. Anggota Komisi III DPR RI ini menyebut Polri harus selektif dan adil menegakkan UU ITE.


Sebut Ujaran Kebencian Beri Dampak Bahaya, PBNU: Tetap Harus Diwadahi dalam UU ITE

"Tapi, tanpa revisi juga kan bisa. Yang penting Polri yang jadi bawahan presiden selektif dan adil menegakkan aturan hukum ITE ini. Ini masalah keadilan dan persamaan perlakuan di depan hukum juga," ujarnya.

Benny menyebut apabila ada UU yang buruk dan pemimpinnya baik, maka UU tersebut tidak akan terpakai. Benny meminta untuk jangan menyalahkan UU jika memang buruk, lebih baik tidak usah digunakan.

"Biarpun UU buruk, kalau pemimpin baik, yang demokratis, maka UU itu ndak dipakai. Begitu pun sebaliknya," kata Benny.

"Artinya jangan selalu salahkan UU. Kalau UU ya buruk, tidak usah dipakai, bisa diabaikan saja. Tapi kalau rezim otoriter, hukum yang baik pun bisa disalahgunakan, apalagi kalau hukumnya buruk atau hukumnya represif," imbuhnya.

Minta Kadernya Tak Jadi Pengkhianat, AHY: Mari Kita Lawan, Cegah, Tangkal Pelaku GPK-PD

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata