logo


Sebut Buzzer Itu Pekerjaan, Politisi PKS: Bukan Bela yang Benar, Tapi Bela yang Bayar

Kehadiran buzzer adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

17 Februari 2021 15:30 WIB

Politikus PKS Nasir Djamil
Politikus PKS Nasir Djamil detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi PKS Nasir Djamil menilai fenomena kemunculan buzzer bayaran merupakan buntut ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

“Lapangan pekerjaan kan semakin sempit, buzzer itu kan pekerjaan. Dia mengerjakan itu, jadi dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar,” kata Nasir, Rabu (17/2).

“Itu menunjukkan bahwa negara pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga buzzer-buzzer kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan,” jelasnya.


Abu Janda-Denny Siregar Tak Pernah Diproses Hukum, PKB Usul Ajukan UU Baru untuk Tertibkan Buzzer

Hal itu disampaikan Nasir dalam menanggapi wacana revisi UU ITE. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini lebih memilih untuk membongkar alasan buzzer kian merebak di rezim Jokowi.

Menurutnya, kehadiran buzzer bayaran ini berpotensi merusak persatuan bangsa. Sehingga, lanjut Nasir, pemerintah tidak cukup meminta DPR untuk melakukan revisi, tapi juga harus melakukan evaluasi.

“Menurut saya tidak cukup hanya meminta DPR melakukan evaluasi. Bukan begitu caranya. Caranya itu harus dievaluasi bagaimana budaya literasi di negeri ini yang harus diperkuat,” terang legislator asal Aceh ini.

Selain Libur Idul Fitri Diperpendek, PKS Usul Lockdown Terbatas: Sikap Setengah-setengah Justru Berbahaya

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×