logo


Wamenkum HAM Sebut Edhy Prabowo-Juliari Layak Dihukum Mati, PPP: Kita Serahkan KPK Tanpa Ada Opini Publik

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa KPK lah yang tahu hukuman apa yang pantas untuk keduanya.

17 Februari 2021 10:38 WIB

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani Rmol

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menilai bahwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo dan Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak dituntut hukuman mati. Pasalnya, keduanya melakukan tindak korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Waketum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa KPK lah yang tahu hukuman apa yang pantas untuk keduanya.

"Para penyidik dan penuntut umum di KPK tahu pasal apa yang pas dikenakan, termasuk apakah tepat atau tidak menggunakan Pasal 2 UU Tipikor yang ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman mati," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).


Batalnya RUU Pemilu Dikaitkan dengan Jokowi-Gibran, PPP: Tak Usah Terlalu Jauh Menganalisis

"Tentu dalam mengenakan pasal yang akan menjadi dasar tuntutan, KPK akan mempertimbangkan, baik fakta persidangan, alat bukti, maupun rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

Arsul Sani meminta kepada semua pihak untuk menyerahkan kasus korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ke KPK. Ia tidak ingin penanganan kasus tersebut ada campur tangan pihak yang tidak berwenang.

"Lebih baik kita serahkan kepada KPK. Tanpa harus ada arahan-arahan, pressure atau menciptakan opini publik tertentu," pungkasnya.

PKB Lirik Agnez Mo dan Raffi Ahmad, PPP Lirik Baim Wong Maju untuk Pilgub DKI Jakarta

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati