logo


Soal Revisi UU ITE, Menkominfo Dukung Demi Jaga Ruang Digital yang Bersih dan Sehat

Menkominfo sebut UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif

17 Februari 2021 09:06 WIB

Johnny G Plate
Johnny G Plate Kominfo

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendukung upaya yang dilakukan lembaga/kementerian terkait  untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif.

"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," tegasnya di Jakarta, Selasa (16/02/2021).

"Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif," sambungnya.


Abu Janda-Denny Siregar Tak Pernah Diproses Hukum, PKB Usul Ajukan UU Baru untuk Tertibkan Buzzer

Menteri Johnny menegaskan bahwa pemerintah senantiasa berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam menerima laporan pelanggaran UU ITE.

"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati," tegasnya.

Ia mencatat bahwa beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dari hasil uji materiil tersebut, UU ITE dinyatakan konstitusional. Selian itu, ia menjelaskan bahwa UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

"Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai "Pasal Karet", telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," jelasnya.

Menteri Johny juga menyampaikan bahhwa pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi terhadap UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

"Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Pemerintah. Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana untuk merevisi UU ITE apabila UU tersebut dirasa tidak memberi keadilan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi.

 

Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE, KontraS: Jangan Sebatas Menyelamatkan Citra Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati