logo


Demokrat Curiga Penolakan Revisi UU Pemilu Demi Muluskan Gibran, Istana Bantah: 2016 Ia Masih Jualan Martabak

Pratikno kembali menegaskan bahwa pemerintah menolak revisi UU Pemilu karena belum menjalankan ketentuan UU Pilkada sepenuhnya.

17 Februari 2021 05:00 WIB

Mensesneg Pratikno.
Mensesneg Pratikno. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mencurigai bahwa langkah Presiden Joko Widodo yang menolak revisi UU Pemilu dilakukan demi menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan tegas membantah pernyataan politikus Demokrat tersebut. Ia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah menyepakati UU Pilkada pada tahun 2016. Sementara pada saat itu, Gibran masih fokus di usaha kulinernya.

"Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha, enggak ada kebayang," kata Pratikno dalam rekaman video di kanal YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (16/2/2021).


Dukung Revisi UU ITE, PKS: Pemerintah Jangan Lempar Bola ke DPR

"Mungkin enggak kebayang juga kan maju wali kota pada waktu itu. Jadi sekali lagi itu jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua sama sekali," sambungnya.

Pratikno kembali menegaskan bahwa pemerintah menolak revisi UU Pemilu karena belum menjalankan ketentuan UU Pilkada sepenuhnya.

"Sekali lagi, sikap pemerintah didasarkan kepada UU ini sudah ditetapkan tahun 2016, ketentuan pilkada serentak yang sudah ada di dalam undang-undang belum kita laksanakan, ya kita laksanakan," pungkasnya.

Batalnya RUU Pemilu Disebut untuk Halangi Anies, Istana: Nggak Ada Hubungannya

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati