logo


Batalnya RUU Pemilu Disebut untuk Halangi Anies, Istana: Nggak Ada Hubungannya

Pratikno mengatakan bahwa ketentuan Pilkada serentak 2024 sejak tahun 2016.

16 Februari 2021 18:30 WIB

Mensesneg Pratikno.
Mensesneg Pratikno. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Istana membantah dihentikannya revisi UU Pemilu untuk menghalangi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju di 2024.

"Nggak lah. Ya ingatlah undang-undang (Pilkada) ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud, jadi nggak ada hubungannya lah itu. Sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali," ujar Mensesneg Pratikno dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2).

Pratikno juga membantah bahwa dihentikannya RUU Pemilu untuk menjadi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI Jakarta.


Tanggapi Hasil Survei Terkait Pilgub DKI, PKS: Bu Risma Punya Kelebihan Pekerja Keras

"Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha nggak ada kebayang. Mungkin nggak kebayang juga kan maju wali kota pada waktu itu. Jadi sekali lagi, itu anu lah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua sama sekali," jelasnya.

Pratikno mengatakan bahwa ketentuan Pilkada serentak 2024 sejak tahun 2016.

"Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masak sih, undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," ujar Pratikno.

Batalnya RUU Pemilu Dikaitkan dengan Gibran, Istana Sebut Pilkada 2024 Ditentukan Tahun 2016

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata