logo


Soal Rencana Revisi UU ITE, PAN: Perlu Diberikan Batasan yang Jelas

Sudding menilai UU ITE perlu dibenahi.

16 Februari 2021 14:15 WIB

Ilustrasi, bendera Partai Amanat Nasional.
Ilustrasi, bendera Partai Amanat Nasional. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PAN menyambut baik rencana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengajukan revisi UU ITE jika UU tersebut dianggap tidak memberikan keadilan untuk masyarakat.

"Karena ruang lingkupnya yang begitu luas dari UU ITE ini, sehingga saya mengapresiasi pandangan Presiden ketika ada keinginan untuk melakukan revisi terhadap UU ITE ini. Supaya itu juga memberikan batasan yang jelas, yang mana sebenernya masuk dalam ruang lingkup kejahatan informasi transaksi elektronik ini," kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, kepada wartawan, Selasa (16/2).

Sudding menyebut pasal dalam UU ITE perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak memunculkan multitafsir.


Partai Demokrat: Penegakan UU ITE yang Tidak Bijak Berpotensi Terjadi Kriminalisasi

"Sehingga memang perlu diberikan batasan yang jelas dan tidak memunculkan multitafsir di UU ITE ini. Sebagai masyarakat pun tidak mudah saling lapor melapor diantara, sehingga itu tadi seperti yang terjadi saat ini," katanya.

Sudding menyinggung artis Nikita Mirzani yang pernah akan dilaporkan oleh Forum Masyarakat Pecinta Ulama namun polisi menolak laporan tersebut.

Sebut UU ITE Ada Masalah, Ahli: Diduga Dijadikan Instrumen untuk Membatasi Kritik

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata