logo


Sebut UU ITE Ada Masalah, Ahli: Diduga Dijadikan Instrumen untuk Membatasi Kritik

Ahli menyebut bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menimbulkan kontroversi dan polemik

16 Februari 2021 13:15 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyebut bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menimbulkan kontroversi dan polemik.

"Revisi suatu UU harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. UU ITE secara sosiologis ada masalah yakni penerapannya menimbulkan kontroversi, polemik, diduga dijadikan instrumen untuk membatasi kritik," kata Suparji kepada wartawan, Selasa (16/2).

Suparji menilai UU ITE secara filosofis terjadi pergeseran norma.


Minta Hati-hati Terapkan UU ITE, NasDem Tak Ingin Jokowi Dicap Gunakan Hukum untuk Tindas Lawan

"Secara filosofis ada pergeseran norma, yang semula dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik tetapi mengatur juga muatan informasi yang bersinggungan dengan aspek politik," sebutnya.

Suparji menilai harus ada revisi untuk memisahkan transaksi dan informasi elektronik.

"Revisi hendaknya komprehensif dan paradigmatik, yaitu memisahkan transaksi elektronik dan informasi elektronik," ujarnya.

"Perlu dibuat naskah akademis yang disusun akademisi sehingga bersifat ilmiah dan obyektif bukan bersifat politis," pungkas Suparji.

Partai Demokrat: Penegakan UU ITE yang Tidak Bijak Berpotensi Terjadi Kriminalisasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata