logo


PDIP ke JK: Apakah Setelah Tak Jabat Wapres, Tak Bisa Bedakan Kritik dengan Hoaks?

Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa konstitusi memberikan ruang yang bebas dalam mengeluarkan pendapat

15 Februari 2021 06:30 WIB

Politisi PDIP Aria Bima.
Politisi PDIP Aria Bima. Istimewa

SOLO, JITUNEWS.COM - Politikus senior PDIP, Aria Bima mengaku heran dengan pernyataan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Ia lantas mempertanyakan apakah JK lupa cara membedakan kritik dan hoaks usai lepas dari jabatannya sebagai wakil presiden.

"Pertanyaannya, Pak JK ini masih bisa membedakan antara kritik dengan tindak pidana seperti hoax, ujaran kebencian, penistaan dan lain-lain itu apa tidak? Atau karena sekarang sudah tidak jadi wapres tiba-tiba sudah tidak bisa membedakan," ujar Bima kepada wartawan di Solo, Minggu (14/2/2021).

Aria Bima menegaskan bahwa konstitusi memberikan ruang yang bebas dalam mengeluarkan pendapat. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi penyebar ujaran kebencian maupun hoaks. Pasalnya, ujaran kebencian maupun hoaks sudah diatur dalam Undang-Undang jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden.


KSP Tuding Pernyataan JK Provokasi, Jubir JK Bela: Kalau Bertanya Saja Panas, Bagaimana Kalau Dikritik?

"Jadi untuk apa Pak JK berbicara bagaimana cara kritik tanpa dipanggil polisi? Bukankah dengan dua kali menjabat sebagai wapres, beliau tahu dan mestinya punya kearifan yang tinggi dan bisa menempatkan diri benar-benar sebagai negarawan atau malah guru bangsa yang mampu membuat situasi adem. Bukan justru sebaliknya," tegas Bima.

"Demokrasi memiliki rambu-rambunya sendiri. Kritik sesuatu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerja pemerintah. Namun, fitnah, hoax, berita palsu berpotensi memecah belah bangsa dan merusak demokrasi," pungkasnya.

Tanggapi JK Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan, Mahfud Md: Melapor Hak Rakyat Bukan Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati