logo


Tanggapi JK Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan, Mahfud Md: Melapor Hak Rakyat Bukan Pemerintah

Mahfud menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak anti dengan kritik

15 Februari 2021 06:00 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD voi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud Md turut menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa harus dipanggil polisi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak anti dengan kritik. Ia menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi rakyat yang hendak malapor ke polisi jika suatu keadaan sudah kritis.

"Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor. Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi, nggak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," kata Mahfud seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (14/2/2021).


Tanggapi JK, Ruhut Sebut Kritik Keras Beda dengan Ujaran Kebencian

Mahfud mengatakan bahwa menyikapi kritik terhadap pemerintah adalah hal yang dilematis, bahkan sudah demikian semenjak JK menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi," ujarnya.

"Jika ditindak orang ribut, jika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi. Oleh sebab itu pemerintahan mengambil hal-hal kritik dimasukan dalam pertimbangan kebijakan," tandasnya.

KSP Tuding Pernyataan JK Provokasi, Jubir JK Bela: Kalau Bertanya Saja Panas, Bagaimana Kalau Dikritik?

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati