logo


Tanggapi JK, Ruhut Sebut Kritik Keras Beda dengan Ujaran Kebencian

JK mempertanyakan cara supaya pengkritik pemerintah tidak dilaporkan ke polisi

13 Februari 2021 12:45 WIB

Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa indeks demokrasi yang turun karena banyak pengkritik pemerintah yang dipolisikan. JK mempertanyakan cara supaya pengkritik pemerintah tidak dilaporkan ke polisi.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," kata JK dalam agenda 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat (12/2).

Menanggapi hal itu, politikus PDIP, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa harus bisa dibedakan antara kritik keras dengan ujaran kebencian.


Jokowi Minta Rakyat Aktif Mengkritik, JK: Bagaimana Kritik Tanpa Dipanggil Polisi?

"JK tanyakan bagai mana mengkritik tidak dipanggil polisi, jawabannya harus bisa membedakan mana itu kritik yang keras dan pedas ini baik sangat ditunggu, beda dengan ujaran kebencian fitnah dan menghujat dengan melanggar hukum ini yang dilarang bisa berurusan dengan polisi," kata Ruhut melalui akun Twitternya, Sabtu (13/2).

Fahri Hamzah: Maksud Baik Presiden Tidak Selalu Jadi Maksud Baik Aparat Negara di Bawahnya

Halaman: 
Penulis : Admin