logo


Dinilai Tak Profesional, Kapolres Jakarta Barat dan 64 Anggotanya Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri

Mereka dinilai tidak profesional dalam kasus penguasaan fisik/pemagaran tanah seluas 4.400 m2 yang masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata

6 Februari 2021 09:20 WIB

Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri
Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri pers rilis

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., beserta 64 anggotanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri pada Kamis (4/2/2021).

Laporan dilayangkan oleh Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum, Jarji Zaidan, SH. Terlapor dinilai tidak profesional dalam kasus penguasaan fisik/pemagaran tanah seluas 4.400 m2 yang masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata.

Tanah tersebut terletak di sebelah Gereja Yesus Kristus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.


Filep Wamafma Minta Kapolri Diminta Tiru TNI dalam Berdayakan Perwira dari Papua

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK) H. Adi Wirman, SH., MH., MBA., mengaku prihatin lantaran Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah bertekad untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berakeadilan). Namun sayangnya, tekad Kapolri baru tersebut justru dirusak oleh Kombes Pol. Ady Wibowo.

Meski demikian, Adi Wirman tetap memberikan apresiasi terhadap Kapolri Sigit  yang cepat merespon laporannya.

"Presiden Joko Widodo tidak salah menjadikan Jend. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., sebagai Kapolri dengan timeline rencana aksi target dan evaluasi 100 hari pertamanya menjabat akan melakukan transformasi pengawasan," kata Adi Wirman dalam keterangan resminya, Sabtu (6/2/2021).

Berdasarkan laporan pengaduan propam No. SPSP2/356/II/2021 terungkap fakta bahwa pada tanggal 1 dan 2 Februari 2021 telah dilaksanakan penguasaan fisik tanah milik ahli waris Mardjuk alias Madjuk oleh Pieter Handoko yang dibantu oleh Kombes Pol Ady Wibowo berserta 64 anggotanya. Penguasaan tanah tersebut dilakukan secara teratur menurut sistem di lingkungan Polri.

Pelapor yang juga merupakan anggota lembaga advokasi dan bantuan hukum (LABH), Jarji Zaidan, S.H. yang didampingi oleh M. Arifsyah Matondang mengungkapkan bahwa pemagaran/ penguasaan fisik tanah milik kliennya sudah tiga kali dilakukan oleh Pieter Handoko yang dibantu oleh oknum Polri dan oknum TNI.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk menilai bahwa perbuatan terlapor telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural".

Selain itu, bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kuasa hukum pelapor juga telah mempersiapkah langkah lanjutan dengan mempidanakan Pieter Handoko dan para terlapor lainnya. Selain itu, kuasa hukum pelapor juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan melaporkan ke Satgas Covid-19 dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Sementara oknum TNI akan dilaporkan ke Puspomad atau Pomdam Jaya.

 

Listyo Sigit Jadi Kapolri, AHY: Jangan Tajam ke Bawah Tapi Tumpul ke Atas

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati