logo


Pemerintah Pajaki Pulsa dan Token Listrik, Rizal Ramli: Kreatif Dikit Kek

Pemungutan PPh untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik, dinilai bagian dari dampak utang dengan bunga yang sangat tinggi

29 Januari 2021 22:11 WIB

Rizal Ramli
Rizal Ramli ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ekonom senior Rizal Ramli, menilai, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021 merupakan bagian dari dampak utang dengan bunga yang sangat tinggi.

“Ngutang ugal-ugalan dengan bunga kemahalan, neraca primer negatif selama 6 tahun, akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik Sri Mulyani tekan sing printil-printil, seperti, pajakin rakyat kecil yang pakai token listrik dan pulsa,” ujar mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Menurut Rizal Ramli yang juga mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, cara yang dilakukan Menkeu dengan menarik pajak tersebut tidak kreatif. Bahkan, dia mengatakan, kebijakan tersebut membuat Presiden Joko Widodo “terpeleset” bersama Menteri Keuangan tersebut.


The Fed Prediksi Ekonomi AS Menguat pada Pertengahan Tahun, tapi Angka Pengangguran Tetap Tinggi

“Mbok kreatif dikit kek. Jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. Udah ndak ngerti, dengerin mediocre,” tukas Rizal Ramli.

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menilai, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan pemberian stimulus kepada masyarakat maupun pengusaha di era resesi dan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Padahal, saat ini pemerintah meminta masyarakat untuk menggunakan internet dan bekerja dari rumah (Work From Home) sehingga membutuhkan banyak banyak pulsa data atau nomor perdana. Karena itu, kebijakan ini dianggap merupakan beban baru bagi masyarakat,” tutur Bhima.

Menurut Bhima, beban 10 persen tersebut tidak mungkin hanya ditanggung pihak penyelenggara, namun juga akan dibebankan kepada masyarakat atau konsumen dengan cara menaikkan harga. Karena itu, hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Artinya masyarakat harus dipaksa terus menggunakan internet atau telekomunikasi dan dengan kenaikan harga itu dia akan mengurangi pemakaian atau konsumsi barang-barang yang lain. Sehingga ini menjadi beban bagi masyarakat,” kata Bhima.

Selain itu, sambung Bhima, selama ini masyarakat juga sudah dibebankan dengan kenaikan materai. Maka ditambah dengan kenaikan harga PPN ini beban masyarakat tersebut pasti akan bertambah.

Di negara lain, ungkap Bhima, pemerintahannya besar-besaran memberi subsidi kepada rakyatnya. Di negara kita, justru hal tersebut berbanding terbalik.

“Di negara lain pemerintahannya memberi subsidi kepada perusahaan telekomunikasi sehingga mereka bisa menambah jaringan untuk daerah terpencil dan terluar. Namun di negara kita justru yang dilakukan adalah kebalikannya,” imbuh Bhima.

Karena itu, menurut Bhima, kebijakan ini justru akan menghambat proses digitalisasi dan transformasi digital yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini.

“Kebijakan ini justru akan menghambat proses digitalisasi dan transformasi digital dengan pemberlakukan PPN terhadap pembelian pulsa maupun voucer tersebut,” tandasnya.

Sindir Kader Demokrat, Dewi Tanjung: Hanya Manusia Bodoh yang Katakan Ekonomi Negara Lagi Susah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×