logo


Heran Eks HTI Dilarang Nyapres, Mantan Jubir: Itu Melanggar Hak Politik Warga Negara

Ismail mengatakan bahwa HTI bukan ormas terlarang. Ia menyebut pemerintah hanya mencabut status badan hukum HTI sebagaimana putusan Menkumham tahun 2017.

28 Januari 2021 10:50 WIB

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.
Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto merasa heran dengan larangan eks anggota HTI mengikuti pemilu baik itu menjadi calon presden, wakil presiden, anggota legislatif dan kepala daerah. Menurutnya, larangan tersebut telah melanggar hak politik warga negara.

"Ketentuan dalam draf RUU Pemilu itu jelas telah melampui batas, bahkan boleh disebut melanggar ketentuan terkait hak politik warga negara," kata Ismail seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (28/1/2021).

Ismail mengatakan bahwa HTI bukan ormas terlarang. Ia menyebut pemerintah hanya mencabut status badan hukum HTI sebagaimana putusan Menkumham tahun 2017.


Pilkada 2022 Dinilai Jadi Panggung Anies Menuju Pilpres, NasDem: Kita Nggak Ada Pandangan Itu

"Tidak ada juga diktum yang menyatakan HTI sebagai ormas terlarang," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa anggota HTI tidak pernah memberontak atau melakukan tindakan kriminal yang merugikan negara. Ia berpendapat justru pemerintah seharusnya membubarkan partai yang kadernya terlibat korupsi.

"Sementara di depan mata jelas-jelas sekali ada partai yang banyak kadernya terlibat korupsi malah dibiarkan saja. Mestinya partai semacam inilah yang harus dicabut hak politiknya, bahkan bila perlu dibubarkan," lanjutnya.

Pilkada 2022 Dinilai Jadi Panggung Anies Menuju Pilpres, Golkar: Nggak Nyambung Gitu Loh

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×