logo


Jadi Penyebab Banjir di Kalimalang, Pengembang Grand Kota Bintang 'Dipaksa' Restorasi Sungai Cakung

Penyempitan aliran Sungai Cakung yang menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan terjadinya banjir

27 Januari 2021 19:00 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau langsung lokasi komplek perumahan dan komersial Grand Kota Bintang
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau langsung lokasi komplek perumahan dan komersial Grand Kota Bintang Ist

BEKASI, JITUNEWS.COM - Pengembang Grand Kota Bintang dikenakan sanksi untuk melakukan restorasi Sungai Cakung, paska kejadian banjir yang menggenangi Jalan KH Noer Alie, disekitar kolong tol JORR dan Tol Becakayu, di kawasan Kalimalang Kota Bekasi pada Minggu, 24 Januari 2021 lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berkesempatan meninjau langsung lokasi komplek perumahan dan komersial Grand Kota Bintang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil, Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Bekasi Tri Adhiyanto Tjahyono untuk melihat titik permasalahan di lapangan.

Dari hasil investigasi di lapangan, dilaporkan bahwa penyempitan aliran Sungai Cakung yang menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan terjadinya banjir di setiap musim hujan di kawasan tersebut.


Banjir di Kalsel, PKS: Perlu Ada Tindakan Cepat untuk Menyelamatkan Hutan Negara

"Jadi kemarin banjir di kolong tol JORR (Jalan Raya Kalimalang akses Bekasi menuju Cawang), dan ini terjadi terus-menerus," ujar Basuki di Grand Kota Bintang, Bekasi, Rabu (21/1/2021).

Menurut Basuki, pihak pengembang melakukan kesalahan dengan mengalihkan aliran air di Kali Cakung, dari yang semula berjalan lurus menjadi berbelok-belok, disamping juga penyempitan muka Kali, dari yang semula lebarnya 12 meter menjadi hanya 6 meter saja.

Atas kesalahan tersebut, Ia pun dengan tegas meminta pengembang untuk membongkar seluruh bangunan yang menghalangi aliran Kali Cakung, termasuk juga merestorasi kembali lebar Kali ke ukuran semula.

"Supaya ke depan mereka tahu, jangan melanggar. Kalau melanggar ya kita bongkar, kalau bongkar kan rugi dua-duanya. Ini juga salah satu cara edukasi untuk ke depan supaya developer tidak sembarang," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil juga menyebut banjir di jalan Raya Kalimalang terjadi akibat pelanggaran pengembang Kota Bintang.

Sofyan mengatakan, pelanggaran oleh pengembang kawasan Grand Kota Bintang itu mengakibatkan penyempitan dan menurunnya fungsi Sungai Cakung.

Selain adanya penyempitan Sungai Cakung, Sofyan juga menemukan pengalihan aliran sungai alam yang harusnya menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atas pelanggaran tersebut, sanksi tegas pun diberikan kepada pengembang kawasan tersebut.

"Fungsi sungai harus dikembalikan sebagai badan air. Jadi kalau dulu airnya bisa seribu liter perdetik, nanti akan dikembalikan ke fungsi itu," tegas Sofyan Djalil.

Adapun restorasi Sungai Cakung sendiri akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nantinya BBWSCC akan membuatkan disain untuk kemudian pengembang melakukan restorasi terhadap aliran sungai.

Tidak Ada Sanksi Hukum

Meski ada pelanggaran terhadap tata ruang, namun Sofyan memastikan pemerintah tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada pengembang kawasan Grand Kota Bintang. Ia menyebut pemerintah akan mengajak kerja sama perusahaan yang mengembangkan kawasan komersial itu untuk mengembalikan fungsi Sungai Cakung seperti semula untuk mencegah banjir di masa depan.

"Ini ada keterlanjuran, kita tidak mempermasalahkan (secara hukum) untuk pelanggaran ini, yang penting dikembalikan seperti semula fungsinya. Jadi akan dibongkar nanti," tuturnya.

Menurut Sofyan, pelanggaran-pelanggaran tata ruang seperti ini banyak terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Menurutnya, kedepan pemerintah ingin memastikan agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi lagi. Namun demikian, terkait pelanggaran yang sudah terlanjur terjadi, pemerintah hanya memberikan sanksi untuk restorasi kembali ke fungsi tata ruang semula.

"Ini kan keterlanjuran, banyak keterlanjuran di republik ini. Oleh sebab itu kan ada mekanisme hukum yaitu dengan restorative justice. Restorative justice itu mengembalikan kondisi yang keliru itu kepada fungsi sebenarnya. Jadi kalau misalnya pidana kan menghukum seseorang. Tapi kalau restorative justice juga sekarang juga sekarang diberlakukan dalam pidana. Kita tidak akan mengenakan pidana, selama mereka (pengembang) kooperatif," tegasnya.

Sementara itu, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pemkot Bekasi juga melakukan langkah antisipatif lainnya untuk mencegah terjadinya kembali banjir di wilayah tersebut, termasuk di lokasi lainnya di Kota Bekasi melalui pembangunan Folder atau Embung penampungan air yang dilakukan secara masif.

"Kali Cakung ini kan hulu nya Jatisampurna dan sudah nyambung dengan Kali Cikeas. Jadi kita sudah ada di perumahan Cakra, Folder belum selesai, di Jatikramat perumahan IKIP sudah 90 persen. Disini memang kita sudah bikin surat, untuk minta ada catchment water walaupun nanti metrologis menentukan berapa nanti kapasitas. Dan dibawahnya, di perumahan Duta itu 2,2 hektar sedang kita persiapkan. Nanti hilirnya ada di jatuh di Banjir Kanal (timur)," ungkap Rahmat.

"Jadi sebenarnya masterplan drainase kita ini sudah secara komprehensif menyediakan catchment-catchment itu, karena kita hanya 29 meter di atas permukaan air laut dan ini dulu sejarahnya adalah rawa dan sawah, sekarang 17 ribu jiwa per kilometer. Jadi kita butuh Kementerian PUPR untuk pengendaliannya," sambungnya lagi.

Sebagai informasi saja, Sungai Cakung mengalir dari Jatisampurna ke Kanal Banjir Timur di Jakarta. Aliran ini melintas di bawah Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Kalimalang. Sedangkan di bawah kolong Tol JORR, aliran melintas di bawah Jalan KH Noer Ali menuju ke depan kawasan Kota Bintang dan menyisir sebelah kanan hingga tembus ke Bekasi Barat.

Kunjungi Korban Banjir Ligung, PKB Perjuangkan Normalisasi Sungai

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata