logo


Dewan Pakar IPINDO: Pemerintah Gamang dalam Mendudukkan Persoalan Covid-19

Abidin menyebut terjadinya sinergi yang kurang baik antara pusat dan daerah disebabkan peraturan dari pusat tersebut dianggap oleh kepala daerah menyusahkan daerah

21 Januari 2021 16:57 WIB

Dewan Pakar DPP IPINDO, Dr. Abidinsyah Siregar
Dewan Pakar DPP IPINDO, Dr. Abidinsyah Siregar Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Dewan Pakar DPP IPINDO, Dr. Abidinsyah Siregar mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu bersama-sama dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan agar hasilnya maksimal. Di era otonomi daerah penanggulangan Covid-19 tak bisa dilakukan tanpa peran penting daerah.

“Apabila sinergi kurang tampak, maka akan muncul resistensi Kepala Daerah berkenaan dengan peraturan pemerintah pusat tentang bansos Covid-19. Hal ini membuat publik bingung dan terjadi silang pendapat mengedepan antara Pusat dan Daerah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (21/1/2021).


Airlangga Sempat Positif Covid-19, Moeldoko: Cukup Beberapa Orang yang Tahu

Abidin menyebut terjadinya sinergi yang kurang baik antara pusat dan daerah disebabkan peraturan dari pusat tersebut dianggap oleh kepala daerah menyusahkan daerah.

Menurutnya hal itu seperti penetapan status PSBB, harus dengan usul daerah dengan kriteria, sementara daerah dalam posisi lemah data dan tanpa pengalaman.

“Kepala Daerah di satu sisi sebagai pemimpin yang berhadapan langsung dengan rakyat dalam menghadapi ‘bencana nasional’ Covid-19 dituntut untuk mengambil kebijakan yang tangkas dan memberikan rasa aman rakyatnya,”

“Di sisi lain Pemerintah Pusat - yang notabene memiliki kendala dalam hal rentang kendali (span of control) dengan berbagai pengaturan/ norma hukum – dirasakan lamban dalam mengambil kebijakan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Abidin menyebut pemerintah tampaknya gamang dalam mendudukkan persoalan Covid-19. Apakah pandemi Covid-19 ini tergolong wabah penyakit menular (UU 4/1984) atau bencana non-alam (UU 24/2007) atau kedaruratan kesehatan masyarakat dan kekarantinaan kesehatan (UU 6/2018).

“Publik juga melihat tidak tertata/terbangunnya secara baik hubungan antar kelembagaan, seperti antara Kemenkes, BNPB, TNI, Polri, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhub, Kemendesa, KemenPANRB, Kemenag, Kemdikbud, Kemenkeu, Kemperin, Kemendag, BUMN, Kominfo menangani Covid-19, belum menjadi satu kesatuan yang utuh (continuum) dan menjadi lebih rumit ketika harus bersinergi dengan pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota),” pungkasnya.

Pandemi Covid-19, Digitalisasi Jadi Penyelamat bagi UMKM, Petani dan Pedagang

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar