logo


PRPPK, Kendala Untuk Potensi Pertanian Indonesia (Bagian-1)

Hal tersebut karena PRPPK tak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat

24 April 2015 11:15 WIB

Prof Dr Wayan Windia (Ist)
Prof Dr Wayan Windia (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sejak kebangkitan sektor pertanian di era pemerintahan Orde Baru, Indonesia menghadapi sejumlah kendala di dalam mengembangkan potensi pertanian, sebagai wujud tercipta swasembada pangan.

Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia mengatakan, kendala utamanya adalah Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PRPPK). Pasalnya, PRPPK tak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun Perpres.

Prof. Windia juga menjelaskan, selain itu PRPPK juga tak tercantum dalam dokumen politik, seperti misalnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009. Dengan demikian, konsep PRPPK menjadi serba tanggung. Maksudnya, PRPPK tak bisa dijabarkan secara teknis-operasional di daerah dan juga kementerian terkait. Padahal pembelanjaan uang negara, harus ada dasar hukum yang kuat.


Mendag: Tidak Ada Alasan Harga Pangan Naik!

Menurutnya, faktor PRPPK sangat penting dan strategis, jauh lebih penting dibandingkan dengan berbagai teori pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kebijakan PRPPK tersebut. Hal itu penting disadari, mengingat kebangkitan sektor pertanian pertama dianggap terjadi pada Era Orde Baru, karena betul-betul mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, dan puncaknya tercapai pada 1984, tatkala Indonesia dikenal sebagai pengekspor beras.

Berita selanjutnya

Tiga Pilar Utama Pemerintah Sukseskan Upaya Perang Melawan IUU Fishing

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro