logo


AS Akan Kaji Ulang Jumlah Personil Militernya di Timteng untuk Hadapi Ancaman China dan Rusia

Austin Llyod menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang jumlah personil tentara AS yang diterjunkan ke negara asing untuk menghadapi ancaman Rusia dan China.

20 Januari 2021 09:44 WIB

Joe Biden dan Austin Lloyd
Joe Biden dan Austin Lloyd bbc

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin mengatakan bahwa dirinya akan mengkaji ulang mengenai jumlah pasukan militer AS yang diterjunkan di Timur Tengah untuk menghadapi tantangan dari China dan Rusia. Hal tersebut ia sampaikan di depan anggota Senat pada Selasa (19/1).

"Saya akan me-review kehadiran pasukan militer kita untuk memastikan jumlah mereka seimbang untuk mengatasi tantangan di Timur Tengah, termasuk dari China dan Rusia," kata Austin dikutip Sputniknews.

Saat ditanya apakah Strategi Pertahanan Nasional AS (NDS) harus dikaji ulang, Austin menyebut bahwa China saat ini terus melakukan modernisasi dalam militernya dan "secara agresif meningkatkan tindakan di kawasan Indo-Pasifik, dan kemampuan mereka untuk mengancam negara AS sangat mengkhawatirkan dan harus diteliti kembali secara terus menerus".


Konflik Timur Tengah Sepi selama Trump Jadi Presiden AS

Ia menambahkan bahwa dirinya akan memastikan militer China tidak lebih superior daripada Amerika Serikat.

"Di seluruh kawasan Indo-Pasifik, Partai Komunis China (CCP) menggunakan militer dan pengaruh ekonominya untuk mem-bully negara tetangga, mengklaim wilayah maritim, mengancam jalur pengiriman maritim, dan merusak stabilitas teritori...Amerika Serikat berdiri disamping aliansi negara Asia Tenggara dan negara sahabat untuk memenangkan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," tulisnya.

Austin juga mengatakan bahwa memperpanjang perjanjian pengurangan senjata strategis baru (New START) dengan Rusia juga akan menjadi salah satu kepentingan keamanan nasional AS.

"Pengendalian senjata nuklir masuk di dalam kepentingan keamanan nasional AS," tambahnya.

Perjanjian New START antara Rusia dan Amerika Serikat akan berakhir pada 5 Februari 2021 mendatang.

Austin juga mengatakan bahwa Rusia harus bertanggung jawab jika mereka terbukti berada di balik serangan siber terhadap sejumlah lembaga pemerintahan AS.

"FBI, NSA (lembaga keamanan nasional AS) telah menyebut Rusia untuk kasus itu. Kedua lembaga keamanan tersebut juga mengatributkan aktivitas (serangan siber) pada Rusia...Saya pikir Rusia harus diadili. Itulah keyakinan pribadi saya," tukasnya.

 

Menlu AS yang Baru Sebut Prinsip Dasar Kebijakan Trump terhadap China Sudah Benar

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia