logo


PPP: Penyaluran Pupuk Subsidi Menggunakan Kartu Tani Belum Maksimal

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakcocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error.

19 Januari 2021 16:21 WIB

Petani
Petani kumparan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani belum bisa dilakukan secara maksimal.

Menurutnya hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakcocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error.

“Dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/2021).


Pemerintah Bantu Korban Gempa di Sulbar, Jokowi: Nilai Bantuan Rp10 - Rp50 Juta

Ema menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Untuk itu, dia meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran yang mampu mengatasi masalah klasik distribusi, mulai dari perencanaan sampai dengan mekanisme distribusi.

“Selain itu kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” tuturnya.

Politisi PPP ini menyebutkan data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetak namun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” kata dia.

Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Ema menegaskan Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani.

“Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” pungkasnya.

Jokowi: Saya Ingin Memastikan Evakuasi dan Pertolongan ke Warga Terdampak Gempa Berjalan Baik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar