logo


Somasi Wamenkumham Soal Pidana Penolak Vaksin, Eggi Sudjana: Jika Tidak Minta Maaf Kami Laporkan Polisi

Eggi mengatakan bahwa Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018 tidak bisa memidana orang yang menolak vaksin

15 Januari 2021 20:37 WIB

Eggi Sudjana.
Eggi Sudjana. Dok. Kompas

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengacara Eggi Sudjana melayangkan somasi kepada Waki Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Ia meminta Edward meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut penolak vaksin akan dipidana.

Eggi mengatakan bahwa Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018 tidak bisa memidana orang yang menolak vaksin. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia bebas menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan.

"Sanksi yang dilekatkan pada ketidakpatuhan pada penyelenggara kekarantinaan kesehatan dan bukann diperuntukkan bagi setiap warga negara yang menolak vaksinasi virus corona dengan vaksin Sinovac," kata Eggi Sudjana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).


Program Vaksinasi Harus Jadi Momentum Perbaikan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Eggi menilai bahwa pernyataan Edward yang menyebut ada pidana bagi penolak vaksin covid-19 tidak berkoordinasi dengan Menkumham Yasonna Laoly. Bahkan, ia menilai Edward tidak memahami prosedur mengeluarkan pernyataan kepada publik.

Eggi pun menilai bahwa Edward telah menyebarkan berita bohong terkat pidana penolak vaksin. Ia mendesak Edward agar meminta maaaf kepada publik terkait pernyataannya tersebut.

"Jika saudara tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam somasi ini, maka kami akan menindaklanjuti somasi dengan membuat laporan polisi berdasarkan ketentuan pasal 14 Jo pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Pidana dan/atau pasal 421 KUHP," lanjutnya.

 

Tak Setuju Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan, Epidemiolog: Ini Contoh Kita Tak Konsisten Kendalikan Pandemi

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati