logo


Felly Estelita Runtuwene: Tidak Semua Anggota DPR Menolak Divaksin Covid-19

Sebagian besar dari anggota komisi yang membidangi kesehatan itu juga ingin bersama-sama dengan Presiden Jokowi menjadi yang pertama disuntik vaksin.

13 Januari 2021 14:09 WIB

Vaksin Covid-19 Sinovac
Vaksin Covid-19 Sinovac istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi IX DPR RI menyetujui langkah pemerintah melakukan vasksinasi Covid-19 dimulai pada hari ini, Rabu (13/1/2021).

Sebagian besar dari anggota komisi yang membidangi kesehatan itu juga ingin bersama-sama dengan Presiden Jokowi menjadi yang pertama disuntik vaksin.

“Saya yakin, pemerintah tidak ingin masyarakatnya menjadi korban. Sebenarnya tidak mudah bagi Kepala Negara untuk mengambil sikap bahwa beliau yang divaksin terlebih dahulu,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/1/2021).


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Namun demikian, tambah Felly, jika ada pandangan lain dari anggota Komisi IX DPR yang menolak untuk divaksin, pandangan tersebut tidak mewakili keseluruhan anggota Komisi IX DPR yang berjumlah 51 orang tersebut.

“Yang jelas sebagian besar ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk divaksin dan melakukan juga sosialiasi kepada konstituen masing-masing untuk disuntik vaksin agar pandemi Covid 19 segera teratasi,” tuturnya.

Mengenai punishment atau sanksi kepada masyarakat yang enggan divaksin juga menjadi sorotan Komisi IX DPR.

Mengenai itu, Felly mempunyai pandangan lain. Menurut Legislator NasDem tersebut, hukuman atau punishment merupakan langkah akhir dari sebuah kebijakan apabila pada tataran pelaksanaan tidak begitu maksimal.

Jadi, idealnya pemerintah mempunyai perencanaan dan skenario yang baik terhadap kebijakan vaksinasi.

“Idealnya pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah adalah persuasif dengan berbagai cara. Dengan kata lain perlu mekanisme langkah kerja yang komprehensif termasuk mekanisme evaluasi kebijakan apakah perencanaan, aksi nyata secara teknis, dan hasil sesuai target atau belum. Jika belum, maka beranjak pada skenario lain, hingga akhirnya berbicara mengenai punishment,” kata Felly.

Kewajiban untuk vaksinasi bagi masyarakat, menurut Felly adalah sebuah kebijakan baik untuk semua. Virus yang menyerang sistem pernapasan itu akan teratasi jika semua disiplin dan taat melaksanakan pola kebiasaan baru protokol kesehatan dan juga vaksin.

“Jangan sampai sebagian besar sudah divaksin, tetapi yang belum divaksin ternyata menjadi episentrum penularan Covid 19,” tambahnya.

Prasyarat untuk mempercepat penanggulangan Covid 19 itu, kata Legislator dari Sulawesi Utara tersebut, hanya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan vaksin.

Menurutnya bukan hanya herd immunity, tapi kesadaran sosial juga akan membawa perubahan optimal.

“Rekor tertinggi penularan harian Covid-19 terjadi lima hari lalu sebesar 10.617 orang. Ini perlu menjadi catatan kita semua bahwa kesadaran itu harus muncul dari segenap masyarakat,” kata dia.

“Menghukum para pelanggar protokol kesehatan sudah ditegakkan dan tidak boleh tebang pilih. Begitu juga pada kebijakan vaksinasi. Apabila masih belum ada progres, mungkin perlu kebijakan yang saklek,” pungkasnya.

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar