logo


Sekjen CWI Muhammad Hanif Berharap Ketegasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Pilkada Paser

CWI mengkritik pilkada Kabupaten Paser yang serat KKN

11 Januari 2021 21:40 WIB

Sekjen CWI  Muhammad Hanif
Sekjen CWI Muhammad Hanif pers rilis

PASER, JITUNEWS.COM - Berdasarkan perbincangan justifikasi publik mekanisme undang-undang tentang komisi pemberantasan Korupsi tahun 1998 tentang peneyelenggara negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dengan undang–undang 1998 nomor 28 menegaskan bahwa negara harus bebas dari cengkraman para koruptor dan ketegasan keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan pemeriksa Lembaga kekayaan negara dan secretariat komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara.

Semua aturan diatas sangat menjunjung tinggi normativisme atau sikap kejujuran terhadap setiap pengangkatan sumpah yang dilakukan setiap penyelenggara negara baik yang memiliki kekuasaan maupun pegawai biasa sudah diatur oleh peraturan perundang undangan bahwasanya harus bersih dari jiwa-jiwa korupsi atau yang bisa merusak tatanan kenegaraan (Korupsi).

Hal yang terjadi di Kabupaten Paser pada hari ini sangat disayangkan karena menjadikan Kabupaten Paser bagaikan Pemerintahan yang berada diatas Kerajaan yang berprilaku seenaknya tanpa dasar mengindahkan peraturan perundang undangan yang dimana rujukan kita sebagai kitab, aturan dasar bernegara yang sudah diputuskan menjadi rujukan pada konteks perjalanan politik yang beretika, santun, bersih dan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Sebut Pilkada Medan Banyak Kejanggalan, Kubu Akhyar: Mestinya Kita yang Menang

Namun berbeda atas kejadian yang ada, seolah-olah kebal atas kekuasaan yang dimiliki terhadap hukum-hukum negara yang sudah menjadi aturan. KPU yang seolah-olah menjadi tim sukses untuk memenangkan salah satu Paslon.

Muhammad Hanif sebagai Sekretaris Jenderal Corruption Watch Independent (CWI) mengatakan, "Laporan ini kami buktikan dengan acak-acaknya komposisi data pemilih tetap yang kami verifikasi secara factual, dengan memasukan setiap data pemilih ke Kpu.go.id. yang ternyata banyak diantara belum dimutahirkan sehingga mengeluarkan keterangan tidak terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap (Dpt) dan banyak juga ditemukan masih dalam proses verifikasi" Senin (11 Jan 2021).

Seperti contohnya: Pertama, Tempat memilihnya tidak sesuai dengan data KTP yang ada. Kedua, Meragukan dengan hadirnya program KPU mengatas namakan Relawan Demokrasi yang konon katanya menjadi tim sosialisasi untuk memperkenalkan semua Calon. Mulai dari nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 4. Namun yang kami duga relawan demokrasi tersebut bekerja untuk memenangkan salah satu paslon yaitu nomor urut 3 dengan nama Paslon Dr. Fahmi – Masitah. Ketiga, Terbukti dalam menetapkan relawan demokrasi Kpu tidak pernah menyampaikan kepada LO atau memberikan kabar pada penetapan serta tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang–undangan.

Hanif menambahkan "Pada hakikatnya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan moto yang terpampang jelas dispanduk Bawaslu yaitu Stop Politik Uang, ternyata pembagian jilbab beredar dimana–mana, bahkan tidak malu mepertontonkan dimedia sosial yang sempat terphoto oleh salah satu tim paslon nomor 2 yaitu Bapak Novi yang terjadi di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang beredar 2 hari sebelum pemilihan".

Dilanjutkan lagi dengan beredarnya beberapa video Politik Uang yang mengajak kepada Calon Pemilih untuk memilih nomor 3. Dengan konpensasi uang yang masih berada ditanganya dan ditemukannya uang pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar beserta dengan daftar nama calon penerima Money Politik tersebut.

Dimana daftar tersebut bertuliskan “DAFTAR DUKUNGAN FAHMI – MASITAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER (ASNAN-BANGUYUNG-ZULFIKAR) yang kebetulan kami sudah ajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Paser dengan bukti-bukti yang ada serta dengan saksi yang memberatkan namun ternyata Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) memutuskan Laporan ditolak tidak memenuhi syarat.

"Namun kami berharap pembuktian secara hukum di Republik ini mampu memberikan kejelasan kepemilikan uang yang ada sebagai unsur Money Politic yang terjadi dari uang tersebut, sungguh mengerikan jika kekuasaan berada ditangan orang-orang yang tidak benar yang dengan sekejap menggantikan kekuasaan tersebut dengan uang. Bukan menuduh namun kuncinya adalah asas praduga tak bersalah," tandas Hanif kepada awak media.

Oleh sebab itu atas nama CWI ( Corruption Watch Independent ) selaku Sekretaris Umum wilayah Republik Indonesia saudara Muhammad Hanief Bersama Rakyat Kabupaten Paser. Menuntut kepada Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Mendesak kepada DKPP RI untuk melakukan percepatan terhadap proses pemanggilan KPU dan BAWASLU Kabupaten Paser
2. Mendesak kepada DKPP RI untuk menyidangkan secepat mungkin KPU dan BAWASLU Kabupaten Paser
3. Mendesak kepada DKPP RI untuk mengeluarkan putusan pemecatan kepada Komisioner KPU dan BAWASLU Kabupaten Paser jika terbukti melakukan pembiaran dan terbukti memenangkan salah satu Paslon
4. Mendesak DKPP RI untuk mengeluarkan Rekomendasi cacat demi hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum terhadap penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Paser
5. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan Korupsi yang terjadi di Kabupaten Paser
6. Mendesak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses dugaan pelecehan oleh Saudara Zulfikar Yulistiska terhadap DKPP RI
7. Mendesak kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi diKabupaten Paser.

Harapan kami ketikan semua tuntutan kami bisa dipenuhi dan terbukti secara statusta peraturan perundang-undangan agar mencopot dan tidak melakukan pelantikan pada tanggal 17 Februari 2020 kepada Bupati terpilih. Karena semua putusan yang dilakukan KPU Kabupaten Paser cacat demi hukum dan mencari celah aturan yang bisa mentapkan pemungutan suara ulang diKabupaten Paser secara keseluruhan ataukah PLT Bupati Kabupaten Paser. Semua kita serahkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik ini.

Kubu Akhyar Ajukan Gugatan ke MK, Tim Bobby: Ada Aroma Penggiringan Opini

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×