logo


Soal Sanksi Pelanggar PPKM, Satgas: Diatur Daerah

Sanksi untuk pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diatur oleh pemerintah daerah.

7 Januari 2021 13:35 WIB

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo (tengah)
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo (tengah) notifindonesia

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa sanksi untuk pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diatur oleh pemerintah daerah.

"Kemudian bagaimana ke depan bagi mereka yang melanggar? Apakah diberikan sanksi, bagaimana bentuk sanksinya, apakah sanksinya berupa sanksi administrasi, baik kepada perorangan berupa kelompok, dunia usaha, dan juga perkantoran dan sebagainya? Jadi itu semuanya diatur oleh daerah," kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Satgas Covid-19, Kamis (7/1).

Doni mengatakan bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang pelanggaran dan sanksi berupa pidana dan denda.


Satgas Covid-19 Sebut Jokowi Divaksin Setelah Dapat Izin dari BPOM

"Nah ada lagi UU Kekarantinaan yang juga mengatur tentang pasal pelanggaran. Bisa disanksi pidana kurungan badan selama satu tahun dan denda sebesar maksimal Rp100 juta, dan ini yang perlu kita lakukan supaya semua masyarakat itu patuh dan malu kalau melanggar," jelasnya.

Doni juga menyinggung soal sanksi sosial jika ada masyarakat yang melanggar. Menurutnya, sanksi sosial lebih efektif.

"Nah, ini pelibatan masyarakat harus lebih banyak, sehingga ada yang melanggar itu masyarakat yang menghukum lewat sanksi sosial, dan itu akan jauh lebih efektif. Orang akan menjadi lebih malu. Tapi kalau ini nggak mempan, ya tentu peraturan daerah dan juga peraturan bupati, wali kota dan gubernur itu juga tentu harus tetap diterapkan," sebut Doni.

Minta Masyarakat Patuh Prokes, Satgas: Belum Sebanding dengan Pengorbanan Dokter dan Perawat

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×