logo


Desak Kapolri Cabut Maklumat Soal FPI, Komunitas Pers: Mengancam Tugas Jurnalis

Komunitas pers menilai bahwa maklumat Kapolri tersebut dapat mengancam tugas jurnalis yang tugas utamanya mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk informasi tentang FPI.

2 Januari 2021 05:00 WIB

Irjen Idham Aziz
Irjen Idham Aziz istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komunitas pers mendesak agar Kapolri Idham Azis mencabut maklumat 2d soal larangan menyebarkan konten Front Pembela Islam (FPI). Mereka mengatakan bahwa maklumat tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi.

"Tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati  kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskan kepada publik," demikian keterangan tertulis Komunitas Pers, Jumat (1/1/2021).

Komunitas pers menilai bahwa maklumat Kapolri tersebut dapat mengancam tugas jurnalis yang tugas utamanya mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk informasi tentang FPI.


Tak Daftarkan Diri Sebagai Ormas Usai Ganti Nama, FPI: Tidak Penting!

"Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai 'pelarangan penyiaran' yang itu bertentnagan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang pers," lanjutnya.

Diketahui, komunitas pers yang meminta pencabutan maklumat Kapolri pasal 2d yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Soal Larangan Menyebarkan Konten FPI, Polisi: Tidak Bredel Pers

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati