logo


Pemerintah Bubarkan FPI, Denny Siregar: Hadiah Tahun Baru dari Jokowi

FPI harus mulai dari awal lagi.

31 Desember 2020 06:30 WIB

Denny Siregar
Denny Siregar Facebook

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut keputusan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) merupakan hadiah tahun baru dari Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Denny melalui akun Twitternya, @DennySiregar7. Dia menanggapi kabar berjudul “Pemerintah Bubarkan dan Hentikan Kegiatan FPI”.

“Hadiah tahun baru dari @jokowi,” tulisnya, dikutip pada Kamis (31/12).


Aktivitas FPI Dilarang, PDIP: Keputusan Pemerintah Sudah Tepat

Selain itu, Denny juga melayangkan sindiran halus terhadap FPI. Dia tak menyangka pembubaran ormas besutan Rizieq Shihab itu bertepatan dengan Haul Gus Dur ke-11.

“Pak @mohmahfudmd ini jahap. Masak FPI dibubarin barengan dengan haul Gus Dur ke 11. Itu kan atitttt...,” lanjutnya.

Menurut Denny, efek psikologis pembubaran FPI bukan untuk menyerang para elit dan kader FPI. Sebab, ia yakin orang-orang di lingkaran FPI akan berusaha ganti nama lagi.

“Tapi para bohir mereka, pasti mikir 2 kali. Karena ini sebuah pesan langsung, "Jangan main-main sama negara..". FPI harus mulai dari awal lagi. Mulai dari kecil lagi,” tuntasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014," kata dia.

Oleh karena itu, Mahfud meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI karena tak punya legal standing.

"Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada," ujarnya.

Aktivitas FPI Dilarang, Fadli Zon: Pembunuhan terhadap Demokrasi

Halaman: 
Penulis : Iskandar