logo


Sanksi buat Koruptor Dinilai Terlalu Ringan, Mantan Dubes RI Tulis Surat untuk Jokowi

Peter F Gontha meminta Jokowi untuk meningkatkan hukuman bagi para pejabat yang melakukan tindak korupsi

21 Desember 2020 22:09 WIB

Peter F Gontha
Peter F Gontha kabar24

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F. Gontha, menuliskan sebuah surat terbuka kepada Presiden Jokowi, terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Surat tersebut ia unggah pada akun Facebooknya pada Senin 21 Desember 2020.

"Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bolehkah saya menyampaikan usul mengenai pencegahan Korupsi di Negara tercinta kita ini Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memulai gagasan untuk setiap menteri (58 pejabat Negara) untuk menandatangani PAKTA INTEGRITAS yang juga termasuk anti Korupsi. Ternyata Gagal!" tulis Gontha dalam postingan Facebooknya pada Senin (21/12).


Gibran Dikabarkan Terlibat Skandal Korupsi Bansos, Ini Respon PDIP

Dalam surat terbukanya Gontha meminta hukuman atau sanksi yang lebih berat untuk dicantumkan di dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat negara. Menurutnya, selama ini sanksi terhadap pelaku korupsi masih sangat ringan, sehingga hal tersebut tidak membuat efek jera.

"Untuk Korupsi menurut saya si Penjabat / Menteri / TNI / POLRI / PNS / BPK / Hakim / Anggota DPR-D / Kepala Daerah semua tingkatan / Pengurus atau pegawai BUMN harus setuju untuk dihukum Mati atau paling tidak dimiskinkan dirinya dan / atau keluarganya apabila tertangkap melakukan hal yang berbau korupsi," tambahnya.

Dengan adanya sanksi yang lebih tegas dan berat tersebut, ia berharap para pejabat akan berpikir setidaknya dua kali sebelum melakukan tindak korupsi.

"Sejogyanya pasal tersebut tercantum dalam perjanjian PAKTA INTEGRITAS sehingga bisa menjadi "Deterent" / "Pencegahan" terhadap keinginan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Gontha.

Ia juga membagikan pengalamannya sewaktu berkarir di sejumlah perusahaan. Ia mengatakan bahwa dirinya diwajibkan untuk menandatangani Perjanjian Conflict of Interest dimana hukumanan sangat serius.

"Waktu saya bekerja di SHELL / CITIBANK / AMERICAN EXPRESS saya diwajibkan menandatangi Perjanjian CONFLICT OF INTEREST, (Konflik Kepentingan) yang hukumannya sangat serius apa bila diketahui melanggar perjanjian tersebut," lanjutnya.

"Mengapa saya BERANI menulis mengenai korupsi dan penangannanya, karena SAYA LUPA MENCURI sepanjang masa, direzim Soekarno, Soeharto(meskipun banyak berpendapat lain), Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo dan saya bersedia diberikan sangsi apabila tidak merupakan kebenaran," tulis Peter F. Gontha dalam postingan berikutnya.

Marah Dituding Dapat Aliran Suap Bansos, PDIP: Dia Nggak Bisa Buktikan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia