logo


Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon Joe Biden Bakal Hancurkan Ekonomi AS

Joe Biden menjanjikan akan mengeluarkan kebijakan untuk melarang adanya perijinan untuk penambahan tambang migas baru di AS untuk mengurangi tingkat emisi gas karbon

17 Desember 2020 16:36 WIB

Tambang gas alam
Tambang gas alam istimewa

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Melarang dikeluarkannya perijinan untuk tambang minyak dan gas baru di daratan Amerika Serikat adalah salah satu janji kampanye terbesar Presiden terpilih Joe Biden dalam menghadapi isu perubahan iklim dunia. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi karbon yang memicu pemanasan global.

Meski demikian, rencana Joe Biden tersebut kemungkinan akan memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian negara barat yang melibatkan AS dalam produksi migas.

Menurut laporan penelitian dari Universitas Wyoming yang dirilis melalui The Washington Times pada Rabu (16/12), jika rencana tersebut terealisasi, maka kemungkinan hal itu akan mengakibatkan kerugian mencapai USD 670 miliar pada PDB delapan negara bagian AS hingga tahun 2040, dimana kemungkinan 72 ribu orang setiap tahunnya kehilangan pekerjaan selama periode pertama masa jabatan Joe Biden.


Pertama Kali dalam Sejarah, Angkatan Udara AS Gunakan Teknologi AI Gantikan Tugas Kopilot

Lebih lanjut, larangan dibukanya tambang migas baru tersebut tidak menjamin adanya pengurangan tingkat emisi karbon secara global.

Delapan negara yang kemungkinan akan menghadapi imbas buruk dari kebijakan Joe Biden tersebut antara lain Wyoming, New Mexico, Colorado, Utah, Montana, Dakota Utara, California dan Alaska, yang mana 97 persen tambang migas AS berada di negara-negara bagian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Timothy Considine, seorang profesor ekonomi energi tersebut juga memberikan peringatan jika kebijakan Joe Biden itu hanya akan menguntungkan pihak OPEC.

"Amerika Serikat saat ini adalah produsen minyak dan gas terbesar di dunia, mencegah OPEC untuk mengurangi jumlah produksi guna meningkatkan harga," demikian pernyataan laporan tersebut.

"Menghentikan pengembangan minyak dan gas...mengurangi sumber penting dari pasokan tambahan di pasar global, hal tersebut meningkatkan kekuatan pasar OPEC dan akhirnya men-transfer pendapatan dari pelanggan kepada produsen minyak asing," tambahnya.

Menurut Gubernur Wyoming Mark Gordon, pemerintah pusat memiliki hampir setengah dari wilayah daratan 11 negara barat, sehingga kebijakan tersebut pastinya mengakibatkan dampak perekonomian yang sangat merusak.

Menurut kajian regional, kebijakan tersebut juga akan meningkatkan angka pengangguran hingga 350 ribu orang per tahun, antara tahun 2036 hingga 2040. Pada tahun 2040, PDB delapan negara bagian merosot USD 670.5 miliar, dengan tingkat investasi pada sektor migas menurun hingga USD 389 miliar, dan penerimaan pajak negara juga menurun hingga USD 159 miliar.

Situasi Memburuk, Pakar Kesehatan AS Minta Warga Batalkan Rencana Liburan Natal dan Tahun Baru

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia