logo


Berkontribusi Besar Terhadap PDB Nasional, UMKM Harus Mendapat Perhatian Lebih

Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin Ak mengatakan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM

4 Desember 2020 19:09 WIB

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak Fraksi.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Upaya untuk menumbuh dan mengembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar.

Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin Ak mengatakan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM karena sektor ini telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap PDB nasional.

Menurutnya salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan merencanakan Holding BUMN UMKM.


PKB: Pembangunan Jalan Tol Probowangi Harus Melibatkan UMKM Lokal

"Dengan adanya rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

“Oleh karenanya Pemerintah harus mempersiapkan secara matang rencana Holding BUMN sektor UMKM, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan yang jelas Holding BUMN tersebut. Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM dapat terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM pun dapat terlaksana dengan baik," tambah Amin Ak.

Politisi PKS ini menegaskan pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting, namun yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai mengurangi performa perusahaan.

Dia mancontohkan BRI, selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan Kredit Tanpa Agunan serta program kerakyatan lainnya, tapi BRI juga menggarap sektor korporasi, yang realistis memang, BRI menjadi induk holdingnya.

“Namun ini juga perlu sinergi kuat agar performa Pegadaian dan PNM tidak menurun. Selama ini PNM memiliki performa yang sangat baik, Non Performing Loan (NPL) yang dimiliki PNM pada bulan Mei 2020 sebesar 1,62%," terang Amin Ak.

“Bila dibentuk holding, perlu dilakukan konsolidasi terkait penataan struktur pinjaman, skema pengembalian, kriteria UMKM sasaran, dan lain-lain. Kalau ini tidak terkonsolidasi, dikhawatirkan membuat NPL yang ada pada PNM bisa melonjak," jelasnya.

Sebagaimana diketahui Pemerintah melalui Kementrian BUMN berencana membuat Holding BUMN sektor UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Amin menjelaskan adanya Holding BUMN sektor UMKM antara BRI, PNM, dan Pegadaian diharapkan dapat mendukung proses pengembangan UMKM secara maksimal, karena ketiga perusahaan BUMN tersebut bisa saling mengisi dan menguatkan berdasarkan lini bisnis utama di masing-masing perusahaan BUMN.

Menurutnya ketiga BUMN ini diharapkan bisa berjalan beriringan menyalurkan bantuan Pemerintah untuk UMKM. Mengingat saat ini dari sebanyak 64 juta UMKM, baru delapan juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital.

“Sehingga diharapkan adanya Holding BUMN sektor UMKM dapat menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan baik karena alasan belum bankable, ataupun karena belum terintegrasi dengan teknologi digital," ujarnya.

Dalam hal ini, Amin Ak menambahkan baik Pegadaian, BRI dan PNM adalah BUMN yang sehat. PNM sangat kuat dalam menyalurkan kredit hingga ultra mikro, BRI mampu menjangkau hingga ke pelosok desa, dan Pegadaian punya skema serta sistem pengelolaan keuangan yang sudah teruji.

Hal ini disebutnya sebagai kolaborasi yang menarik untuk mengembangkan UMKM sekaligus melahirkan UMKM-UMKM baru.

"Dengan adanya holding BUMN sektor UMKM, terbuka peluang bagi UMKM kita untuk mengakses anggaran dan jaringan dengan lebih mudah dan cepat. Holding BRI, PNM, dan Pegadaian diharapkan bisa menjangkau UMKM yang selama ini belum dapat dijangkau ketiga perusahaan tersebut, jadi bisa saling menutupi,” katanya.

“Namun pertaruhannya adalah sinergitas antara BUMN-BUMN tersebut. Di satu sisi ada dampak positif yang dihasilkan bila BUMN-BUMN tersebut terkonsolidasi, namun di sisi lain holding ini dapat mempertaruhkan sesuatu yang sudah baik yang sudah kita miliki," terang Amin.

Yahya Zaini: Izin Edar BPOM untuk Produk Usaha Mikro dan Kecil Seharusnya Digratiskan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar