logo


Soal Kenaikan Tunjangan DPRD Rp8 M, PKS: Malah Bahaya Buat Anggota Legislatif

Mardani mengatakan bahwa penggunaan uang negara harus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat

4 Desember 2020 14:45 WIB

pkstv

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp8 miliar. Politikus PKS, Mardani Ali Sera, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan mengenai hal itu.

"Pemda DKI perlu memberi penjelasan. Pemda juga harus menjelaskan sikapnya. Karena APBD ajuan pemda," ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (4/12).

Mardani menyebut jumlah tersebut sangat banyak sehingga bisa mempersulit anggota Dewan yang membuat laporan pertanggungjawaban.


PKB dan NasDem Ikut Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Denny Sindir PKS Begini

"Banyak sekali. Pertanggungjawabannya akan sulit. Malah bahaya buat aleg (anggota legislatif) bersangkutan. Bahaya pertanggungjawaban keuangannya," katanya.

Mardani mengatakan bahwa penggunaan uang negara harus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Penggunaan uang juga harus dilakukan secara transparan.

"Pertama, semua uang negara harus berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Kedua, semua harus dilakukan secara transparan. Ketiga, jumlah take home pay anggota DPRD mesti patut, tidak sangat besar dan tidak juga kecil," ucap Mardani.

Soal Kenaikan Tunjangan DPRD Rp8 M, Gerindra: Sebaiknya Ditunda

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata