logo


Soal Kenaikan Tunjangan DPRD Rp8 M, Gerindra: Sebaiknya Ditunda

DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp8 miliar

4 Desember 2020 15:00 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp8 miliar. Partai Gerindra menilai kenaikan tersebut sebaiknya ditunda karena masih pandemi Covid-19.

Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan bahwa ada lima faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DRPD.

"Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim Covid yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda," kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12).


Soal Kenaikan Tunjangan DPRD Rp8 M, PPP: Kurang Tepat

Sodik mengatakan lima faktor yang memengaruhi tunjangan adalah fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja Pemprov DKI Jakarta.

"Satu, fungsi legislator untuk membuat perda, penetapan APBD DKI dan pengawasan kinerja gubernur dan seluruh jajarannya. Dua, kinerja DPRD DKI sebagai mitra gubernur," kata Sodik.

"Tiga, kinerja anggota DPRD DKI sebagai wakil dan aspirator rakyat. Empat, APBD DKI khususnya PAD DKI. Lima, kondisi umum ekonomi dan kehidupan DKI," sambungnya.

Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan adalah hal yang wajar jika sudah sesuai lima faktor tersebut.

"Jadi kenaikan gaji anggota DPRD DKI adalah wajar, selama sesuai dan sebanding dengan lima fungsi dan kinerja tadi dan menjadi tidak wajar, jika tidak sesuai dan tidak sebanding dengan 5 faktor tadi," jelas Sodik.

PKB dan NasDem Ikut Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Denny Sindir PKS Begini

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata