logo


Empat Wilayah Ini Dinilai Layak Menjadi Provinsi Baru di Indonesia

Ada empat wilayah yang layak mendapat perhatian pemerintah untuk dijadikan provinsi baru

4 Desember 2020 13:20 WIB

Peta Pilpres 2014
Peta Pilpres 2014 Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan ada empat wilayah yang layak dijadikan provinsi baru di Indonesia.

Demikian disampaikan LaNyalla saat melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Menurutnya empat wilayah yang layak mendapat perhatian pemerintah untuk dijadikan provinsi baru meliputi Kapdonuas Raya di Kalimantan Barat, Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Madura di Provinsi Jawa Timur.


Soal Wacana Pemekaran Papua, Ini Kata Mahfud MD

“Dari kajian dan aspirasi yang diterima, empat wilayah itu dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua,” katanya.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah.

LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung," tuturnya.

"Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB," imbuh LaNyalla.

Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

Menurutnya pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

"Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi," tambahnya.

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan.

“Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP),” pungkasnya.

Presiden Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru dan Resmikan Tol Balsam

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar