logo


Soal Tunjangan Rp8 Miliar DPRD, PKB: Buat Sosialisasi ke Masyarakat

DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp8 miliar.

4 Desember 2020 12:52 WIB

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas kompas

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp8 miliar. PKB menilai anggaran kenaikan tersebut bukan untuk anggota dewan secara pribadi, tapi untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

"Sebenarnya Rp8 miliar itu buat lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, jangan dianggap bahwa anggota DPRD dapat sekian-sekian, bukan itu operasional di wilayah semuanya, lebih banyak untuk sosialisasi ke masyarakat. Itu kan ada orang bermain di air keruh, menghembuskan per anggota Rp8 miliar itu dia tidak paham, gimana hitung-hitungannya," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Jumat (4/12).

Hasbiallah kemudian mencontohkan kegiatan sosialisasi perda yang harus melibatkan banyak orang.


Polisi Diteriaki 'Hayya Alal Jihad' oleh Laskar FPI, PKB: Tidak Patut

"Misalkan untuk sosialisasi perda, itu dewan untuk turun ke masyarakat, datanya jelas, pertanggungjawabannya jelas, terus sosialisasi kebangsaan kan juga begitu, sosialisasi perda, bimtek, reses, itu emang duitnya ke anggota dewan? engga kan, sosialisasi perda kan ke tukang tenda, ke tukang catering, ke masyarakat yang hadir, transportasi masyarakat, reses begitu juga jadi yang ke anggota dewan kemana? sekarang kan kita mau membagi ke masyarakat diomelin," jelasnya.

Menurutnya, saat ini kegiatan sosialisasi diperlukan. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan pemda.

"Kita kan nggak ingin kejadian kaya omnibus law, itu kan informasi ke masyarakat masuk yang tidak sesuai, hal-hal seperti itu yang kita antisipasi. Toh ini juga sesuai dengan UU, kalau nggak salah itu kan tidak melebihi dari 1 persen, kita kan di bawah 1 persen, nggak ada masalah sebenarnya," katanya.

Apresiasi Penangkapan Ustaz Maaher, PKB: Proses Hukum Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata