logo


Soal Klaim Pemerintahan Sementara Papua, Pimpinan DPR: Kepolisian Wajib Menindak

Azis mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI

3 Desember 2020 10:30 WIB

Wakil Ketua DPR RI Dr. Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI Dr. Azis Syamsuddin PKB

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengklaim pemerintahan sementara Papua Barat secara sepihak.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menilai bahwa hal itu merupakan tindakan separatis. Azis meminta kepolisian menindak tegas kelompok yang ingin memecah belah NKRI.

“Kepolisian wajib menindak tegas kelompok separatis yang ingin memecah belah NKRI. Lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Deklarasi dan juga hasutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai makar, dan termasuk dalam pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 106 jo. 160 KUHP,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (3/12).


Benny Wenda Jadi Presiden Sementara Papua Barat, Tengku Zul Sentil Jokowi: Anda Punya Saingan tuh...

Azis mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

"Papua adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI. Mari sama-sama ciptakan kedamaian di atas Tanah Papua," ujar Azis.

Sebelumnya, Benny Wenda melalui akun Twitternya menyampaikan pengumuman soal Papua Barat tersebut.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda pada Selasa (1/12).

Soal Klaim Pemerintahan Sementara Papua, KSP: Dapat Dianggap Sebagai Melawan Hukum

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata