logo


Soal Klaim Pemerintahan Sementara Papua, KSP: Dapat Dianggap Sebagai Melawan Hukum

Jaleswari mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat.

3 Desember 2020 10:10 WIB

akibanation.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengklaim pemerintahan sementara Papua Barat secara sepihak.

Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menilai bahwa klaim tersebut melawan hukum nasional NKRI.

"Secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku," kata Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Kamis (3/12).


Tangani Persoalan Papua, Rocky Gerung Ingatkan Pemerintah Tak Tergelincir Pelanggaran HAM

Jaleswari mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat misalnya dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," jelasnya.

Menurutnya, klaim pemerintahan sementara yang diumumkan Benny tersebut tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional.

"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia," ujar Jelaswari.

Sebelumnya, Benny Wenda melalui akun Twitternya menyampaikan pengumuman soal Papua Barat tersebut.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda pada Selasa (1/12).

 

Benny Wenda Jadi Presiden Sementara Papua Barat, Tengku Zul Sentil Jokowi: Anda Punya Saingan tuh...

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata