logo


Ilmuwan Nuklirnya Terbunuh, Iran Bakal Langgar Kesepakatan Nuklir?

RUU Nuklir telah diserahkan oleh parlemen Iran kepada Dewan Tertinggi Keamanan Nasional untuk segera diputuskan, apakah mereka akan mengesahkan atau membatalkannya?

2 Desember 2020 16:32 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Istimewa

TEHERAN, JITUNEWS.COM - Sebuah rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah Iran untuk menunda perkembangan nuklir mereka kecuali jika sanksi terhadap Teheran dicabut, dikabarkan telah dibahas dan diserahkan oleh Parlemen Iran pada Selasa (1/12).

Namun, karena adanya serangan yang menewaskan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh pada Jumat pekan lalu, pemerintah Iran mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut tampaknya tidak dapat merubah kebijakan nuklir Iran, yang sepenuhnya berada di tangan Dewan Tertinggi Keamanan Nasional.

"Kematian untuk Amerika! Kematian untuk Israel," teriak para anggota parlemen Iran usai pengajuan RUU tersebut, dikutip Reuters, Rabu (2/12).


Justin Trudeau Tak Akan Buka Perbatasan Kanada-AS hingga Covid-19 Sepenuhnya Terkendali

Pihak parlemen kemudian mengajukan RUU tersebut secara penuh, termasuk dengan ketentuan yang diperlukan oleh pemerintah Iran untuk menghentikan program nuklir mereka jika negara-negara barat yang masih menjadi bagian dari kesepakatan nuklir 2015, termasuk China dan Rusia, tidak memblokir kembali akses Iran kepada bank dunia dan pasar minyak Iran dalam waktu satu bulan.

Pemerintah Iran, dalam hal ini, tentunya harus memutuskan apakah respon mereka terhadap insiden serangan pembunuhan Fakhrizadeh kemungkinan dapat merusak prospek perbaikan hubungan mereka dengan AS dibawah kepemimpinan Joe Biden.

"Dibawah Undang-undang konstitusi, pemerintah Iran meyakini jika kesepakatan dan program nuklir...dibawah yuridiksi Dewan Tertinggi Keamanan Nasional...dan parlemen tidak dapat melakukan apa-apa terkait hal itu," kata ALi Rabei, juru bicara pemerintah Iran.

Rancangan Undang-undang yang disepakati oleh sejumlah negara tersebut dibuat untuk membatasi tingkat uranium yang digunakan pada fasilitas pengembangan nuklir Iran, maksimal 20 persen. Hal tersebut mencegah Iran menggunakan fasilitas nuklir tersebut untuk tujuan pembuatan senjata. Namun, Iran sudah melanggar batasan yang ditetapkan sebagai bentuk protes mereka atas keluarnya AS dari keanggotaan kesepakatan nuklir 2015 dimana Donald Trump menambah sejumlah sanksi yang membuat perekonomian Iran dalam situasi krisis.

Insiden Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran Belum Dapat Tanggapan dari Dewan Keamanan PBB

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia